Berita

SPBU Pertamina. (Foto: RMOL)

Politik

Pemerintah Harus Waspadai Efek Berantai Kenaikan Pertamax

RABU, 10 JUNI 2026 | 12:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) harus mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Menurut Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meskipun Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang tidak secara langsung dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, lonjakan harga yang cukup signifikan berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. 

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.


"Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata. Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi," ujar Meitri.

Politisi PKS itu menjelaskan bahwa selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen, khususnya kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM nonsubsidi.

"Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna yang mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan," tegasnya.

Meitri menilai pemerintah perlu segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga tersebut terhadap konsumsi BBM nasional, termasuk menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

Meitri juga mendorong Pertamina dan pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penimbunan yang dapat memperparah kondisi apabila terjadi lonjakan permintaan.

"Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya akibat meningkatnya permintaan dari kelompok pengguna yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi," ujarnya.

Di tengah ketidakpastian, pemerintah diharapkan bisa memprediksi pergerakan harga minyak global. Dengan demikian, selain upaya mitigasi, pemerintah perlu memastikan hadirnya tata kelola yang baik dalam aspek pengelolaan energi nasional.

"Kami berharap pemerintah segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. Kenaikan harga Pertamax tidak boleh berujung pada kelangkaan BBM subsidi maupun keresahan masyarakat. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat," tutup Meitri.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya