Kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dinilai pengamat politik Hendri Satrio bukan sekadar persoalan penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut sosok yang akrab disapa Hensa itu, dampak dari tindakan Dadan jauh lebih besar dan telah menyentuh kondisi fiskal negara secara keseluruhan.
"Ini tuh kesalahannya si Dadan itu, dia pake itu duit fiskal, panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik, harga-harga yang lain naik, PHK di mana-mana. Kita susah hidupnya semua, itu kesalahannya Dadan. Dia bukan cuma korupsi MBG doang, dia pakai itu fiskal buat memperkaya diri sendiri," ujar Hensa, Selasa, 9 Juni 2026.
Hensa menegaskan selama ini pemerintah sesungguhnya tidak pernah benar-benar melibatkan masyarakat dalam evaluasi program MBG, meski klaim tersebut kerap dilontarkan.
Ia bahkan menyebut pemerintah telah merespons kritik publik dengan cara yang kontraproduktif sejak awal program MBG berjalan.
"Basi tuh kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan. Dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Dimarahin anak-anak yang foto MBG. Artinya nggak ada itu keterlibatan masyarakat dari awal, mereka enggak menginginkan itu," ujar Hensa.
Hensa turut menyoroti peran kolega-kolega Dadan di kabinet yang dinilainya ikut bertanggung jawab karena membiarkan situasi ini berlanjut tanpa ada keberanian untuk bersuara.
Menurutnya, budaya ABS atau asal bapak senang di lingkaran kekuasaan membuat masalah yang semestinya bisa dicegah lebih awal justru terus membesar tanpa ada koreksi.
"Kesalahan itu juga sama kolega-koleganya, yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan, yang setiap kali rapat kabinet ada itu di ruangan kabinet. Basi tuh orang-orang itu semua. Mereka emang nggak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat? Tapi begitu Dadan ngomong kan, tepuk tangan semua. Begitu Dadan ngomong 'Iya, iya, iya juga.'," ujar Hensa.
"Kenapa mereka begitu? Karena mereka semua tahu Dadan disayang Prabowo, disayang Presiden. Jadi, mereka nggak berani mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang MBG. Kenapa? Mereka takut dimarahin Presiden. Mereka takut diganti. Kan begitu," lanjut Hensa.
Di sisi lain, Hensa menyambut positif respons publik yang cenderung apresiatif terhadap penangkapan Dadan oleh Kejaksaan Agung. Ia menilai sentimen positif itu adalah modal yang harus dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk melakukan langkah lebih berani, termasuk menghentikan sementara program MBG.
"Jadi mending dihentikan sementara, bikin pilot project, fiskal selamat, kan beberapa kali jadi pahlawan tuh Pak Prabowo. Nanti di 2028 jalanin aja lah lagi, kalau memang untuk kepentingan elektoral ya. Tapi maksud saya adalah, bila ingin dihentikan sementara saja, Pak Prabowo tuh bakal jadi hero lagi," kata Hensa.
