Berita

Dapur SPPG. (Foto: Istimewa)

Politik

MBG Harus Gerakkan Ekonomi Lokal Bukan Hanya Untungkan SPPG

SELASA, 09 JUNI 2026 | 14:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dibanding melalui pola Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terpusat.

Pandangan tersebut disampaikan analis ekonomi politik Kusfiardi yang menilai pelaksanaan MBG perlu lebih banyak melibatkan potensi ekonomi lokal agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, pemerintah dapat menyerahkan pengelolaan program MBG kepada pemerintah kabupaten dan kota dengan tetap disertai mekanisme pengawasan yang ketat.


"MBG itu sebenarnya tidak perlu menggunakan SPPG. Sebaiknya diserahkan saja ke kabupaten dan kota, lalu diawasi oleh pemerintah daerah," kata Kusfiardi, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki perangkat yang memadai untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan, mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, hingga puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah.

Dengan melibatkan institusi daerah tersebut, menurut Kusfiardi, program MBG dapat dikelola secara lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.

Kusfiardi mengusulkan agar penyediaan makanan melibatkan kantin sekolah, pelaku UMKM, warung makan, serta kelompok ibu-ibu di sekitar lingkungan sekolah.

"Pekerjakan ibu-ibu warung di sekitar sekolah, kantin sekolah, dan pelaku usaha lokal. Itu jauh lebih baik karena ekonomi daerah akan tumbuh luar biasa dan manfaatnya bisa dinikmati lebih banyak orang," ujarnya.

Menurutnya, pola pengelolaan yang terlalu terpusat berpotensi membuat manfaat ekonomi program hanya terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu yang mengelola SPPG.

Ia menambahkan, selain meningkatkan kualitas gizi siswa, program MBG seharusnya juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan pelaku usaha lokal secara luas.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya