Analis ekonomi politik Kusfiardi. (Foto: Istimewa)
Pelemahan nilai tukar rupiah dan berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini perlu dijawab dengan langkah nyata yang terukur, bukan sekadar narasi yang menenangkan publik.
Pandangan itu disampaikan analis ekonomi politik Kusfiardi menanggapi kondisi perekonomian nasional yang diwarnai tekanan terhadap rupiah serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Menurut Kusfiardi, salah satu persoalan yang perlu segera diatasi adalah munculnya ketidaksesuaian antara ekspektasi yang dibangun pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan.
"Jadi ada mismatch. Ekspektasi tidak ketemu dengan realitas. Kalau ini terus terjadi, ketidakpercayaan publik akan semakin menguat," kata Kusfiardi di kanal Youtube Abraham Samad, Selasa, 9 Juni 2026.
Ia menilai, menguatnya ketidakpercayaan publik justru lebih berbahaya dibanding berbagai indikator ekonomi yang sedang mengalami tekanan. Sebab, kepercayaan merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keyakinan pelaku pasar.
Karena itu, Kusfiardi meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, termasuk pelemahan rupiah.
Menurutnya, apabila pemerintah telah memiliki strategi dan rencana penanganan, maka hal tersebut perlu disampaikan secara jelas kepada publik beserta target dan indikator keberhasilannya.
"Kami ingin memberi masukan kepada pemerintah. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan terus-menerus. Kalau pemerintah sudah punya rencana, tolong jelaskan dengan baik kepada masyarakat dan tunjukkan indikator keberhasilannya," ujarnya.
Kusfiardi juga mengingatkan pentingnya transparansi data ekonomi. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya membantah atau menyatakan data yang beredar keliru, tetapi juga harus menghadirkan data pembanding yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan hanya mengatakan datanya salah atau keliru. Tunjukkan juga data yang benar. Data itu harus memiliki kredibilitas dan tidak boleh menimbulkan kesan manipulatif karena angka-angka bisa saja direkayasa," tegasnya.
Ia menambahkan, publik membutuhkan ukuran yang jelas untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, setiap langkah penanganan ekonomi harus disertai indikator yang transparan dan mudah dipahami masyarakat.
