Berita

Departemen Pertahanan AS merilis daftar perusahaan yang terkait dengan militer China (Situs Departemen Pertahanan AS)

Dunia

Pentagon Cap Alibaba hingga BYD Terafiliasi Militer China

SELASA, 09 JUNI 2026 | 13:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Pentagon kembali memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi China. 

Dalam daftar terbaru yang dirilis Departemen Pertahanan AS, sejumlah perusahaan besar seperti Alibaba Group, Baidu, dan BYD dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang dianggap memiliki hubungan dengan sektor militer China.

Daftar yang dikenal sebagai "Daftar 1260H" tersebut berisi perusahaan-perusahaan yang dinilai mendukung basis industri pertahanan atau program "fusi militer-sipil" China. Meski tidak langsung dikenai sanksi, perusahaan yang masuk daftar ini akan menghadapi pembatasan dalam berbisnis dengan Departemen Pertahanan AS.


Sebagai konsekuensi, mulai akhir Juni 2026, Pentagon dilarang menjalin kontrak langsung dengan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar tersebut. Mulai 2027, larangan itu juga mencakup pembelian produk dan layanan mereka melalui pihak ketiga.

Selain Alibaba, Baidu, dan BYD, Pentagon juga memasukkan perusahaan lain seperti WuXi AppTec, RoboSense Technology, serta Unitree. Daftar tersebut juga kembali mencantumkan produsen chip memori China, yakni CXMT dan YMTC.

Sejauh ini, WuXi AppTec telah membantah penetapan tersebut dan menyatakan akan mengajukan permohonan agar namanya dicabut dari daftar. Sementara Alibaba, Baidu, dan BYD belum memberikan tanggapan resmi.

Langkah Pentagon muncul hanya beberapa waktu setelah Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat meredakan perang dagang dan membentuk dewan investasi serta perdagangan bersama. 

Namun, keputusan terbaru ini menunjukkan bahwa ketegangan terkait keamanan nasional masih menjadi ganjalan utama dalam hubungan Washington dan Beijing.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya