Berita

Departemen Pertahanan AS merilis daftar perusahaan yang terkait dengan militer China (Situs Departemen Pertahanan AS)

Dunia

Pentagon Cap Alibaba hingga BYD Terafiliasi Militer China

SELASA, 09 JUNI 2026 | 13:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Pentagon kembali memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi China. 

Dalam daftar terbaru yang dirilis Departemen Pertahanan AS, sejumlah perusahaan besar seperti Alibaba Group, Baidu, dan BYD dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang dianggap memiliki hubungan dengan sektor militer China.

Daftar yang dikenal sebagai "Daftar 1260H" tersebut berisi perusahaan-perusahaan yang dinilai mendukung basis industri pertahanan atau program "fusi militer-sipil" China. Meski tidak langsung dikenai sanksi, perusahaan yang masuk daftar ini akan menghadapi pembatasan dalam berbisnis dengan Departemen Pertahanan AS.


Sebagai konsekuensi, mulai akhir Juni 2026, Pentagon dilarang menjalin kontrak langsung dengan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar tersebut. Mulai 2027, larangan itu juga mencakup pembelian produk dan layanan mereka melalui pihak ketiga.

Selain Alibaba, Baidu, dan BYD, Pentagon juga memasukkan perusahaan lain seperti WuXi AppTec, RoboSense Technology, serta Unitree. Daftar tersebut juga kembali mencantumkan produsen chip memori China, yakni CXMT dan YMTC.

Sejauh ini, WuXi AppTec telah membantah penetapan tersebut dan menyatakan akan mengajukan permohonan agar namanya dicabut dari daftar. Sementara Alibaba, Baidu, dan BYD belum memberikan tanggapan resmi.

Langkah Pentagon muncul hanya beberapa waktu setelah Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat meredakan perang dagang dan membentuk dewan investasi serta perdagangan bersama. 

Namun, keputusan terbaru ini menunjukkan bahwa ketegangan terkait keamanan nasional masih menjadi ganjalan utama dalam hubungan Washington dan Beijing.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya