Berita

Departemen Pertahanan AS merilis daftar perusahaan yang terkait dengan militer China (Situs Departemen Pertahanan AS)

Dunia

Pentagon Cap Alibaba hingga BYD Terafiliasi Militer China

SELASA, 09 JUNI 2026 | 13:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Pentagon kembali memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi China. 

Dalam daftar terbaru yang dirilis Departemen Pertahanan AS, sejumlah perusahaan besar seperti Alibaba Group, Baidu, dan BYD dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang dianggap memiliki hubungan dengan sektor militer China.

Daftar yang dikenal sebagai "Daftar 1260H" tersebut berisi perusahaan-perusahaan yang dinilai mendukung basis industri pertahanan atau program "fusi militer-sipil" China. Meski tidak langsung dikenai sanksi, perusahaan yang masuk daftar ini akan menghadapi pembatasan dalam berbisnis dengan Departemen Pertahanan AS.


Sebagai konsekuensi, mulai akhir Juni 2026, Pentagon dilarang menjalin kontrak langsung dengan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar tersebut. Mulai 2027, larangan itu juga mencakup pembelian produk dan layanan mereka melalui pihak ketiga.

Selain Alibaba, Baidu, dan BYD, Pentagon juga memasukkan perusahaan lain seperti WuXi AppTec, RoboSense Technology, serta Unitree. Daftar tersebut juga kembali mencantumkan produsen chip memori China, yakni CXMT dan YMTC.

Sejauh ini, WuXi AppTec telah membantah penetapan tersebut dan menyatakan akan mengajukan permohonan agar namanya dicabut dari daftar. Sementara Alibaba, Baidu, dan BYD belum memberikan tanggapan resmi.

Langkah Pentagon muncul hanya beberapa waktu setelah Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat meredakan perang dagang dan membentuk dewan investasi serta perdagangan bersama. 

Namun, keputusan terbaru ini menunjukkan bahwa ketegangan terkait keamanan nasional masih menjadi ganjalan utama dalam hubungan Washington dan Beijing.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya