Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Nusantara

15 Juta Petani Sawit Terdampak, Pemerintah Tak Ingin Harga TBS Terus Turun

SELASA, 09 JUNI 2026 | 09:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah bergerak cepat merespons penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di sejumlah daerah karena dinilai berpotensi merugikan jutaan petani. 

Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat bersama pelaku industri sawit baru-baru ini, sekitar 15 juta petani menggantungkan penghasilan mereka pada stabilitas harga komoditas tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan kondisi pasar. Di tengah penguatan Dolar AS dan ekspor sawit yang tetap berjalan, harga TBS justru mengalami tekanan di tingkat petani.


Karena itu, pemerintah mengumpulkan asosiasi sawit, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari berbagai daerah untuk mencari solusi. Hasilnya, seluruh pihak sepakat harga TBS harus segera dipulihkan dan tidak boleh terus mengalami penurunan.

Menurut Amran, kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama karena mereka merupakan pihak yang paling terdampak ketika harga TBS melemah. Pemerintah juga menargetkan pemulihan harga berlangsung secepat mungkin agar manfaat dari penguatan ekspor sawit dapat dirasakan hingga ke tingkat pekebun.

Laporan yang diterima Kementerian Pertanian menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS mulai berangsur pulih. Pemerintah berharap proses pemulihan dapat mencapai 100 persen dalam waktu dekat melalui kerja sama seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen dan bila perlu tambah 10 persen dari harga sebelumnya karena nilai dolar," ujar Amran di Jakarta, dikutip Selasa 9 Juni 2026..

Sementara, Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan adanya dugaan kartel dalam penetapan harga TBS di tingkat perusahaan. Dugaan tersebut muncul setelah ditemukan kondisi yang bertolak belakang antara harga TBS domestik dan perkembangan pasar global.

"Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik," kata Ade .

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

IShowSpeed Bertemu BTS di Belakang Panggung Final Piala Dunia 2026

Senin, 20 Juli 2026 | 18:16

Baru Dua Pekan Beroperasi, PT DSI Kelola Devisa Rp188 Triliun

Senin, 20 Juli 2026 | 18:16

Ganti Presiden Belum Tentu Ubah Keadaan

Senin, 20 Juli 2026 | 18:11

Teknologi Terkini Diandalkan untuk Deteksi Dini Kerusakan Hutan

Senin, 20 Juli 2026 | 18:02

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia Perkuat Pertahanan Maritim RI

Senin, 20 Juli 2026 | 17:53

Milenial Mendominasi Daftar Pemilih 2029

Senin, 20 Juli 2026 | 17:45

PKB Dukung Penuh Arah Baru Ekonomi Gagasan Prabowo

Senin, 20 Juli 2026 | 17:44

Prabowo Heran MBG Diserang, Sementara Kebocoran Negara Justru Didiamkan

Senin, 20 Juli 2026 | 17:37

Hibah Kapal Induk Italia Tak Boleh Jadi Beban Negara

Senin, 20 Juli 2026 | 17:34

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Ditangkap Usai Nobar Pildun di Rumah Dinas

Senin, 20 Juli 2026 | 17:21

Selengkapnya