Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Nusantara

15 Juta Petani Sawit Terdampak, Pemerintah Tak Ingin Harga TBS Terus Turun

SELASA, 09 JUNI 2026 | 09:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah bergerak cepat merespons penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di sejumlah daerah karena dinilai berpotensi merugikan jutaan petani. 

Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat bersama pelaku industri sawit baru-baru ini, sekitar 15 juta petani menggantungkan penghasilan mereka pada stabilitas harga komoditas tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan kondisi pasar. Di tengah penguatan Dolar AS dan ekspor sawit yang tetap berjalan, harga TBS justru mengalami tekanan di tingkat petani.


Karena itu, pemerintah mengumpulkan asosiasi sawit, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari berbagai daerah untuk mencari solusi. Hasilnya, seluruh pihak sepakat harga TBS harus segera dipulihkan dan tidak boleh terus mengalami penurunan.

Menurut Amran, kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama karena mereka merupakan pihak yang paling terdampak ketika harga TBS melemah. Pemerintah juga menargetkan pemulihan harga berlangsung secepat mungkin agar manfaat dari penguatan ekspor sawit dapat dirasakan hingga ke tingkat pekebun.

Laporan yang diterima Kementerian Pertanian menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS mulai berangsur pulih. Pemerintah berharap proses pemulihan dapat mencapai 100 persen dalam waktu dekat melalui kerja sama seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen dan bila perlu tambah 10 persen dari harga sebelumnya karena nilai dolar," ujar Amran di Jakarta, dikutip Selasa 9 Juni 2026..

Sementara, Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan adanya dugaan kartel dalam penetapan harga TBS di tingkat perusahaan. Dugaan tersebut muncul setelah ditemukan kondisi yang bertolak belakang antara harga TBS domestik dan perkembangan pasar global.

"Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik," kata Ade .

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya