Evaluasi MBG Harus Menyentuh Akar Masalah

Pemerintah didesak untuk melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang efektivitasnya mulai memicu keraguan publik.

Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN tidak boleh menjadi panggung politik untuk menutupi masalah di lapangan.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui fakta secara transparan mengenai program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar ini.

"Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh," ujar Rifqi dalam keterangan tertulis, Senin 8 Juni 2026.

Rifqi mengingatkan bahwa program kesejahteraan rakyat tidak boleh berubah menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu.

Selain masalah tata kelola, Rifqi menilai pendekatan distribusi makanan secara terpusat tidak akan menyelesaikan akar masalah gizi nasional.

“Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, hingga keluhan di lapangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka,” tegasnya.

Dia juga menyarankan pembentukan lembaga pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.

"Lembaga ini nantinya bertugas melakukan investigasi, memverifikasi temuan lapangan, serta memberikan rekomendasi hukum," pungkasnya.