Pemerintah diminta agar tidak bersembunyi di balik alasan konflik Timur Tengah dan ketidakpastian global dalam menghadapi tekanan ekonomi nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo dalam Raker Komisi VII dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
“Janganlah kita mengambil alasan konflik sana, enggak usah. Kita lihat realitas sekarang, dolar kita sudah Rp18.000 sekian. Kalau dolar sudah naik, sudah pasti sektor industri kena," kata Yoyok.
Politikus Partai NasDem itu menyebut pelemahan rupiah hingga Rp18 ribu per dolar sebagai ancaman nyata yang harus menjadi fokus utama pemerintah, bukan sekadar dalih.
Ia menyoroti rangkaian dampak kenaikan dolar yang memukul sektor industri secara bertubi-tubi, biaya impor bahan baku melonjak, harga pokok produksi ikut naik, sementara daya beli masyarakat terus merosot.
Legislator dari Dapil Jateng X itu menilai kondisi itu bukan sekadar siklus biasa, melainkan krisis nyata yang membutuhkan langkah luar biasa dari pemerintah.
Lebih jauh, Yoyok mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah konkret, yakni menjaga stabilitas biaya produksi manufaktur, menyelamatkan rantai pasok, memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal, serta mendorong pelonggaran bea masuk untuk bahan baku impor.
Ia juga mendorong Kemenperin berkoordinasi lebih aktif dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Bank Indonesia.
“Kalau memang dolar menghajar kita, tinggalkan. Kita masih bisa pakai RMB, masih bisa pakai Yuan, masih bisa pakai yang lain. Kita negara besar, kenapa harus takut," tegasnya.
Terkait importir bahan baku, Yoyok tidak segan menyuarakan sikap tegas. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi semua pihak, ia mendesak pemerintah mengawasi ketat para importir dan memaksa industri beralih ke bahan baku lokal apabila substitusi tersebut memungkinkan, agar tidak ada pihak yang justru memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingan sendiri.
“Bisa tidak Bapak mewajibkan seluruh sektor industri meningkatkan penggunaan bahan baku lokal? Kalau dalam negeri masih ada, kenapa tidak dipaksa saja? Situasi lagi sulit bareng, jangan sampai ada yang memanfaatkan," lanjutnya.
Yoyok juga mencatat bahwa PHK telah mencapai lebih dari 23.000 kasus sejak Januari 2026. Ia menegaskan, tanpa langkah antisipasi yang cerdas dan tepat sasaran dari Kemenperin, tekanan terhadap sektor industri nasional akan semakin dalam dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.
