Berita

Ilustrasi

Politik

Pemerintah Jangan Salahkan Konflik Timur Tengah atas Pelemahan Rupiah

SENIN, 08 JUNI 2026 | 18:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah diminta agar tidak bersembunyi di balik alasan konflik Timur Tengah dan ketidakpastian global dalam menghadapi tekanan ekonomi nasional. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo dalam Raker Komisi VII dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

“Janganlah kita mengambil alasan konflik sana, enggak usah. Kita lihat realitas sekarang, dolar kita sudah Rp18.000 sekian. Kalau dolar sudah naik, sudah pasti sektor industri kena," kata Yoyok.


Politikus Partai NasDem itu menyebut pelemahan rupiah hingga Rp18 ribu per dolar sebagai ancaman nyata yang harus menjadi fokus utama pemerintah, bukan sekadar dalih.

Ia menyoroti rangkaian dampak kenaikan dolar yang memukul sektor industri secara bertubi-tubi, biaya impor bahan baku melonjak, harga pokok produksi ikut naik, sementara daya beli masyarakat terus merosot. 

Legislator dari Dapil Jateng X itu menilai kondisi itu bukan sekadar siklus biasa, melainkan krisis nyata yang membutuhkan langkah luar biasa dari pemerintah.

Lebih jauh, Yoyok mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah konkret, yakni menjaga stabilitas biaya produksi manufaktur, menyelamatkan rantai pasok, memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal, serta mendorong pelonggaran bea masuk untuk bahan baku impor. 

Ia juga mendorong Kemenperin berkoordinasi lebih aktif dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Bank Indonesia.

“Kalau memang dolar menghajar kita, tinggalkan. Kita masih bisa pakai RMB, masih bisa pakai Yuan, masih bisa pakai yang lain. Kita negara besar, kenapa harus takut," tegasnya. 

Terkait importir bahan baku, Yoyok tidak segan menyuarakan sikap tegas. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi semua pihak, ia mendesak pemerintah mengawasi ketat para importir dan memaksa industri beralih ke bahan baku lokal apabila substitusi tersebut memungkinkan, agar tidak ada pihak yang justru memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingan sendiri.

“Bisa tidak Bapak mewajibkan seluruh sektor industri meningkatkan penggunaan bahan baku lokal? Kalau dalam negeri masih ada, kenapa tidak dipaksa saja? Situasi lagi sulit bareng, jangan sampai ada yang memanfaatkan," lanjutnya.

Yoyok juga mencatat bahwa PHK telah mencapai lebih dari 23.000 kasus sejak Januari 2026. Ia menegaskan, tanpa langkah antisipasi yang cerdas dan tepat sasaran dari Kemenperin, tekanan terhadap sektor industri nasional akan semakin dalam dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya