Berita

Polri. (Foto: Istimewa)

Politik

Lulusan SMA Dipastikan Boleh Daftar Polisi

SENIN, 08 JUNI 2026 | 15:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah tetap mempertahankan syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat bagi calon anggota Polri dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang tengah dibahas Komisi III DPR.

Ketentuan itu tertuang dalam usulan pemerintah pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 26 substansi baru yang mengubah Pasal 21 RUU Polri.

"Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat,” demikian bunyi Pasal 21 Ayat (1) huruf d yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri di Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2026.


Ketentuan itu mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan. 

Hinca meminta penjelasan pemerintah mengenai alasan syarat minimal pendidikan SMA tetap dipertahankan dalam rekrutmen anggota Polri.

Menurut Hinca, berkembang pandangan di masyarakat agar tingkat pendidikan calon anggota Polri ditingkatkan menjadi minimal sarjana.

"Di masyarakat ada gagasan dan pernah juga disampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri, bahwa ada keinginan pendidikan untuk teman-teman di kepolisian ini, karena sudah banyak sekali pendidikan yang bagus-bagus, levelnya itu minimal S1," kata Hinca dalam rapat.

"Oleh karena itu, apakah nomor D ini atau poin D ini ada penjelasan dari pemerintah mengapa masih berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat itu? Saya mohon penjelasan saja, karena ada pikiran di masyarakat agar kita naikkan ini supaya minimal S1," sambungnya.

Menjawab pertanyaan itu, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Agus Nugroho menjelaskan bahwa hasil analisis dan evaluasi internal Polri menjadi salah satu dasar pemerintah tetap mempertahankan syarat pendidikan minimal SMA.

Selain itu, Polri juga telah menyediakan jalur khusus bagi lulusan sarjana melalui Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

"Terkait dengan tingkat pendidikan S1 ini, ini pun sudah kita akomodir di dalam Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Jadi memang ada pendidikan lain," kata Agus.

Menurutnya, perbedaan sumber rekrutmen antara lulusan SMA dan sarjana menjadi alasan pemerintah tetap menggunakan istilah pendidikan pembentukan dalam RUU Polri.

"Itulah kenapa di sini menggunakan istilah pembentukan. Pembentukan bintara, pembentukan perwira. Yang satu bersumber dari SMA, yang satu lagi bersumber dari sarjana," kata Agus.

Usai mendengarkan penjelasan pemerintah, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath selaku pimpinan rapat pun meminta persetujuan peserta rapat untuk mempertahankan ketentuan tersebut.

"Oke disetujui ya. Tok," kata Rano sambil mengetuk palu.

Syarat pendidikan minimal SMA bagi calon anggota Polri sejatinya bukan aturan baru. Ketentuan itu juga telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang masih berlaku saat ini.

Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Polri disebutkan bahwa calon anggota kepolisian harus "berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat."

Sekadar informasi, pembahasan revisi UU Polri telah memasuki tahap Panja setelah pemerintah menyerahkan 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR RI melalui Kementerian Hukum.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya