Mahasiswa Ultimatum 18 Hari Perbaiki Rupiah, Istana: Mohon Maaf Tidak Semuanya Bisa

Pemerintah merespons tuntutan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah yang mengultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menampung aspirasi mahasiswa tersebut sebagai masukan konstruktif. 

"Beberapa hari ini, saudara saksikan bahwa kita betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita," ujar Prasetyo kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 8 Juni 2026.

Prasetyo mengakui, persoalan ekonomi, khususnya fluktuasi nilai tukar rupiah, bukanlah perkara mudah karena dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. 

Kendati begitu, ia optimis langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk koordinasi intensif dan pemberian kepastian kepada pelaku usaha, akan membuahkan hasil. 

Terkait ultimatum 18 hari yang diberikan mahasiswa sebelum mengancam akan menggelar aksi "Reformasi Jilid 2", Prasetyo mengatakan bahwa perubahan ekonomi yang bersifat fundamental tidak selalu bisa disesuaikan dengan tenggat waktu yang kaku. 

"Mohon maaf, ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak semuanya bisa seperti itu," kata Prasetyo. 

Namun begitu, Prasetyo mengapresiasi semangat para mahasiswa yang terus mengawal kebijakan pemerintah. Ia melihat tuntutan tersebut sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap sektor ekonomi negara. 

"Yakinlah bahwa yang dimaksud oleh adik-adik ini adalah semangatnya. Semangat untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," pungkas Prasetyo.