Berita

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka (Foto: Istimewa)

Politik

Bali Tak Boleh Jadi Surga Visa Bermasalah dan Investasi Fiktif

SENIN, 08 JUNI 2026 | 10:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai Bali tengah menghadapi situasi darurat tata kelola keimigrasian yang berpotensi mengancam keamanan nasional dan kedaulatan negara.

Menurutnya, posisi Bali sebagai beranda depan Indonesia sekaligus gerbang utama lalu lintas manusia internasional membuat pengelolaan keimigrasian tidak dapat dipandang sebatas urusan visa, paspor, dan izin tinggal.

"Keimigrasian merupakan instrumen strategis negara yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional, investasi, ketenagakerjaan, perlindungan WNI, penerimaan negara, keberlanjutan lingkungan, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Rieke dalam keterangannya, Senin 8 Juni 2026. 


Rieke mengungkapkan, sepanjang 2025 Bali menerima sekitar 6,9 juta wisatawan mancanegara dengan lebih dari 15 juta perlintasan internasional. Pada periode yang sama, diterbitkan sekitar 53.428 dokumen izin tinggal keimigrasian dan hampir 28 ribu paspor, yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp1,5 triliun.

Namun, besarnya arus manusia dan modal tersebut dinilai belum diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi. Ia menyoroti maraknya penyalahgunaan visa dan izin tinggal, penggunaan perusahaan cangkang, investasi fiktif, praktik nominee, tenaga kerja asing (TKA) ilegal, online scam, perjudian daring, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga perdagangan narkotika internasional.

Menurut Rieke, berbagai kasus tersebut menunjukkan adanya kerentanan serius dalam tata kelola keimigrasian nasional.

"Ketika perusahaan yang hanya eksis secara administratif dapat menjadi sponsor visa, KITAS kerja, atau KITAS investor tanpa aktivitas usaha yang nyata, maka terbuka ruang bagi korupsi keimigrasian, penghindaran pajak, pencucian uang, dan berbagai kejahatan transnasional," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap TKA, termasuk kewajiban kepesertaan BPJS bagi pekerja asing yang bekerja di Indonesia lebih dari enam bulan. Karena itu, Rieke mendorong integrasi data antara Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS, Direktorat Jenderal Pajak, BKPM, dan OSS guna mencegah penyalahgunaan izin tinggal maupun penggunaan perusahaan sponsor fiktif.

Lebih lanjut, politikus PDIP tersebut menilai persoalan ini menunjukkan belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital dalam tata kelola keimigrasian.

"Tanpa Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital yang terintegrasi, negara akan terus menghadapi fragmentasi data, duplikasi perizinan, lemahnya pengawasan, kebocoran penerimaan negara, serta keterlambatan deteksi terhadap aktivitas ilegal yang melibatkan warga negara asing dan jaringan kejahatan lintas negara," ujarnya.

Atas dasar itu, Rieke mendukung pemerintah melakukan audit investigatif dan audit forensik digital terhadap penerbitan visa, KITAS, KITAP, izin tinggal investor, izin tinggal kerja, sponsor WNA, hingga perusahaan penanaman modal asing (PMA), termasuk keterkaitannya dengan sistem OSS, perpajakan, dan kepesertaan BPJS.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum mengusut keterkaitan antara perusahaan cangkang, investasi bodong, praktik nominee, penyalahgunaan izin tinggal, TKA ilegal, TPPO, TPPU, perjudian daring, online scam, dan berbagai jaringan kejahatan transnasional lainnya yang memanfaatkan celah tata kelola keimigrasian.

"Saya mendukung Kejaksaan Agung dan KPK segera bergerak dalam mengusut indikasi korupsi keimigrasian di Bali," tegasnya.

Selain itu, Rieke mengusulkan Bali dijadikan proyek percontohan sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan WNA, melindungi WNI, mencegah TPPO dan TPPU, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Ia juga mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Sistem Tata Kelola Keimigrasian Nasional Terintegrasi sebagai landasan hukum integrasi data dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, desa dinas, hingga desa adat.

"Bali tidak boleh menjadi surga bagi perusahaan cangkang, investasi fiktif, penyalahgunaan visa, TKA ilegal, TPPO, TPPU, online scam, perjudian daring, maupun jaringan narkotika internasional. Bali harus menjadi model tata kelola keimigrasian modern yang berbasis Satu Data Indonesia, Sistem Pemerintahan Digital, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kedaulatan negara," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya