Berita

Alumnus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura, Rico Marbun. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

SABTU, 06 JUNI 2026 | 02:33 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Film "Pesta Babi" dan pola pemutarannya belakangan diduga berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.

Pernyataan itu disampaikan Alumnus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura, Rico Marbun menanggapi fenomena pemutaran film "Pesta Babi" akhir-akhir ini.

“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan. Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” kata Rico dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat 5 Juni 2026.


Lanjut dia, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, sampai mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut.

“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” jelas Rico.

Ia pun merinci narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua adalah wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis tersendiri bagi masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya.

“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” tegasnya.

Untuk itu, Rico menjelaskan bahwa ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik.

“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” pungkasnya.


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya