Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang. (Foto: Humas BGN)
Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) menyambut positif penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pergantian nakhoda ini diharapkan momentum emas untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kian meluas di Tanah Air.
Ketua Satgas MBG APJI, Indah Yuli Sartika menegaskan, program raksasa berskala nasional ini memerlukan sistem tata kelola yang matang, terukur, dan adaptif agar kualitas layanan serta keamanan pangan para penerima manfaat tetap terjaga.
"Kami berharap Kepala BGN yang baru, Ibu Nanik, bisa lebih memperbaiki lagi juknis dan standardisasi. Mudah-mudahan ke depan sistem tata kelolanya lebih matang, rapi, dan prosesnya lebih mudah," ujar Indah usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI 2026 di Yogyakarta, dikutip Jumat, 5 Juni 2026.
Selain juknis, Indah menyoroti rapor merah kompetensi relawan pengelola dapur MBG di lapangan. Ia membeberkan fakta bahwa mayoritas relawan di dapur umum tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang tata boga.
Kondisi tersebut rawan memicu insiden keracunan jika masalah
food handling (penanganan makanan) diabaikan. Masalah krusial ini pula yang menjadi salah satu topik panas dalam Rakernas APJI tahun ini.
"Pelatihan itu penting sekali. Banyak relawan yang tidak semuanya punya
background boga. Karena itu, kami terjun memberikan pelatihan
food handling, bagaimana penanganan makanan yang benar dari awal sampai akhir," tegas Indah.
Sejauh ini, Satgas MBG APJI telah menyisir sejumlah dapur MBG di Jabodetabek dan Palembang untuk mengedukasi relawan, mulai dari higienitas personal, penggunaan APD, penyaringan bahan baku, hingga proses distribusi penekan risiko kontaminasi.
Indah memaparkan, potensi keracunan makanan di program MBG tidak boleh dipandang sebelah mata. Sumber masalah bisa mengintai dari mana saja, mulai dari kualitas air yang buruk, bahan baku layu, hingga kedisiplinan petugas yang membandel dari SOP.
Di sisi lain, APJI juga meminta Nanik segera membenahi carut-marut sinkronisasi kuota antara kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dinilai masih belum sinkron di beberapa wilayah.
"Yang mendesak sekarang itu sistemnya. Ada daerah yang penerima manfaatnya sekitar 13 ribu, tapi dapurnya sudah lebih dari 21. Ini perlu ditata agar operasionalnya efektif," beber Indah blak-blakan.
Menutup keterangannya, Indah berharap BGN tidak berjalan sendiri dan mau membuka ruang kolaborasi dengan organisasi profesi yang sudah malang melintang di industri katering sejak 1988 seperti APJI.
"Kami ingin dilibatkan untuk
sharing dan memberikan masukan dalam penyempurnaan juknis maupun standarisasi dapur. Ke depan, Satgas MBG APJI akan lebih masif turun ke bawah," tutup Indah.
