Berita

Juribicara Partai Gerindra, Bahtra Banong. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Gerindra: Diplomasi Presiden Tak Cukup Lewat Zoom dan Telepon

RABU, 03 JUNI 2026 | 09:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Gerindra menilai usulan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait pelaksanaan diplomasi Presiden melalui Zoom atau telepon tidak sepenuhnya efektif, terutama untuk agenda-agenda strategis antarnegara.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan pandangan dan kritik Dino merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap pemerintah.

"Namun, diplomasi Presiden tidak bisa digantikan Zoom atau telepon. Kami kurang sependapat jika diplomasi tingkat kepala negara disederhanakan menjadi cukup melalui Zoom atau telepon," ujar Bahtra kepada RMOL, Rabu 3 Juni 2026. 


Menurut Bahtra, hubungan antarnegara dibangun melalui kepercayaan, komunikasi langsung, dan negosiasi strategis yang dalam banyak kasus lebih efektif dilakukan melalui pertemuan tatap muka antar pemimpin negara.

Meski demikian, ia mengakui bahwa komunikasi dengan kepala negara sahabat juga kerap dilakukan secara daring untuk kepentingan tertentu.

"Selama ini, komunikasi dengan kepala negara sahabat, ada juga yang dilakukan secara online," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu juga menekankan pentingnya kehadiran langsung Presiden dalam diplomasi ekonomi. Menurutnya, kehadiran kepala negara sering kali menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan investor dan mempercepat tercapainya kesepakatan strategis.

"Investor global tidak hanya melihat proposal bisnis, tetapi juga komitmen dan keseriusan pemimpin negara yang menawarkan kerja sama. Sebagaimana dalam dunia bisnis, untuk negosiasi yang sangat strategis, kehadiran pimpinan perusahaan dibutuhkan untuk kelancaran negosiasi," pungkas Bahtra.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya