Berita

Juribicara Partai Gerindra, Bahtra Banong. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Gerindra: Diplomasi Presiden Tak Cukup Lewat Zoom dan Telepon

RABU, 03 JUNI 2026 | 09:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Gerindra menilai usulan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait pelaksanaan diplomasi Presiden melalui Zoom atau telepon tidak sepenuhnya efektif, terutama untuk agenda-agenda strategis antarnegara.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan pandangan dan kritik Dino merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap pemerintah.

"Namun, diplomasi Presiden tidak bisa digantikan Zoom atau telepon. Kami kurang sependapat jika diplomasi tingkat kepala negara disederhanakan menjadi cukup melalui Zoom atau telepon," ujar Bahtra kepada RMOL, Rabu 3 Juni 2026. 


Menurut Bahtra, hubungan antarnegara dibangun melalui kepercayaan, komunikasi langsung, dan negosiasi strategis yang dalam banyak kasus lebih efektif dilakukan melalui pertemuan tatap muka antar pemimpin negara.

Meski demikian, ia mengakui bahwa komunikasi dengan kepala negara sahabat juga kerap dilakukan secara daring untuk kepentingan tertentu.

"Selama ini, komunikasi dengan kepala negara sahabat, ada juga yang dilakukan secara online," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu juga menekankan pentingnya kehadiran langsung Presiden dalam diplomasi ekonomi. Menurutnya, kehadiran kepala negara sering kali menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan investor dan mempercepat tercapainya kesepakatan strategis.

"Investor global tidak hanya melihat proposal bisnis, tetapi juga komitmen dan keseriusan pemimpin negara yang menawarkan kerja sama. Sebagaimana dalam dunia bisnis, untuk negosiasi yang sangat strategis, kehadiran pimpinan perusahaan dibutuhkan untuk kelancaran negosiasi," pungkas Bahtra.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya