Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi sejumlah kritik yang dilontarkan diplomat senior Dino Patti Djalal terkait frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam satu setengah tahun terakhir.
Dalam unggahan video di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Selasa, 1 Juni 3026, Teddy terlebih dahulu menyampaikan apresiasinya atas masukan yang diberikan Dino.
Terkait anggaran lawatan luar negeri, Teddy menegaskan bahwa seluruh kelebihan biaya yang melampaui alokasi negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
Dia juga menyebut jumlah rombongan yang menyertai kepala negara telah dikurangi secara signifikan, bahkan lebih dari separuh dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
"Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ungkapnya.
Teddy menilai tidak semua agenda kunjungan luar negeri dapat direncanakan jauh-jauh hari seperti yang diusulkan Dino.
Dalam kondisi dunia yang diwarnai konflik dan ketidakpastian, Presiden Prabowo dinilai perlu membangun kedekatan dengan para pemimpin negara sahabat sebagai bagian dari strategi diplomasi Indonesia.
"Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik," paparnya.
Lebih jauh, Teddy menolak anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bertujuan menampilkan kemegahan protokoler.
Dia kemudian memaparkan sejumlah capaian yang diklaim lahir dari diplomasi aktif Presiden Prabowo, antara lain bergabungnya Indonesia ke BRICS, tercapainya kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, masuknya investasi sekitar Rp2.430 triliun, hingga tambahan investasi senilai Rp575 triliun setelah kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan.
Selain itu, diplomasi Indonesia juga disebut berkontribusi pada penguatan pertahanan, kelancaran penyelenggaraan haji, bantuan kemanusiaan bagi Palestina, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Menanggapi kritik Dino terkait tidak dilakukannya sejumlah pertemuan bilateral dengan kepala negara di sela forum internasional, Teddy menegaskan bahwa prioritas dan urgensi setiap pertemuan ditentukan langsung oleh Presiden berdasarkan pertimbangan serta masukan dari Menteri Luar Negeri.
"Mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon. Mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan," jawab Teddy.
Di akhir penjelasannya, Teddy menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan. Tetapi berharap diskusi mengenai diplomasi luar negeri tidak mengabaikan capaian yang telah diraih.
"Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima. Tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai. Saya rasa itu," pungkasnya.
