Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk memanfaatkan komunikasi virtual seperti video call, Zoom, atau telepon dalam menjalin hubungan dengan para pemimpin dunia dibandingkan melakukan perjalanan luar negeri yang memakan biaya besar.
Hal tersebut disampaikan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Ia mengatakan, Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri sejak menjabat sebagai presiden.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri,” kata Dino dalam keterangan yang diunggah di Instagram pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Menurut dia, sebagian besar kunjungan bilateral kepala negara pada dasarnya hanya berfokus pada satu sesi pembicaraan yang berlangsung sekitar satu hingga dua jam.
Sementara agenda lainnya lebih banyak diisi kegiatan seremonial dan jamuan resmi yang dinilai tidak selalu diperlukan.
“Jadi dengan satu video call yang bernilai nol Rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” ujar Dino
Ia menilai langkah tersebut dapat menjawab persepsi publik yang menganggap perjalanan luar negeri Presiden cenderung boros dan terkesan seperti perjalanan wisata.
Lebih lanjut, Dino menyarankan Prabowo untuk mencontoh Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, yang disebut telah 17 kali melakukan komunikasi melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tanpa harus melakukan pertemuan bilateral secara langsung.
“Padahal Amerika adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko. Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang menaiki pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan teladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi,” tegasnya.
Selain itu, mantan Duta Besar RI untuk AS itu juga mengusulkan agar setiap kunjungan Presiden ke forum internasional dimaksimalkan untuk melakukan banyak pertemuan bilateral sekaligus.
Ia menyarankan konsep "1 plus 8", yakni menghadiri satu forum internasional sembari bertemu sedikitnya delapan kepala negara yang juga hadir.
“Menghadiri forum internasional, misalnya ke Davos, atau PBB di New York, atau ASEAN, atau G20, dan lain sebagainya, sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir. Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit Presiden,” tuturnya.
Lanjut dia, pendekatan tersebut akan membuat setiap perjalanan luar negeri lebih efisien dari sisi waktu maupun anggaran.
Dino juga menyoroti pentingnya perencanaan yang lebih matang dalam setiap agenda kunjungan Presiden ke luar negeri. Ia menilai sejumlah perjalanan Prabowo kerap dilakukan secara mendadak tanpa informasi yang memadai kepada publik.
Karena itu, ia mengusulkan agar jadwal kunjungan Presiden diumumkan jauh hari sebelumnya oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya maupun Menteri Luar Negeri Sugiono agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain mengurangi frekuensi perjalanan ke luar negeri, Dino menyarankan agar selama satu tahun ke depan Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia.
Menurutnya, pola tersebut juga diterapkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang lebih sering menerima pemimpin negara lain di Beijing dibandingkan melakukan lawatan ke luar negeri.
Pada poin terakhir, Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis diserahkan kepada Menlu Sugiono.
“Ini juga akan menghemat biaya karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan Presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama,” tegasnya lagi.
Namun demikian, ia meminta Sugiono untuk melepaskan diri sebagai bagian dari rombongan Presiden yang harus selalu berada di samping Presiden.
“Ingat, Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri,” tandasnya.
