Ilustrasi. (Foto: SPPG Cijayanti Bogor)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti membawa dampak masif bagi jutaan anak Indonesia. Tidak sekadar menjadi solusi pemenuhan gizi di sekolah, program ini dirancang strategis oleh pemerintah untuk mengurai permasalahan struktural ekonomi keluarga rentan yang berimbas pada stunting.
Ahli Gizi IPB Lesda Lybaws, menkankan bahwa MBG adalah wujud nyata investasi jangka panjang negara yang langsung menyentuh akar permasalahan di masyarakat.
“Masalah stunting di Indonesia layaknya fenomena gunung es yang memiliki akar multidimensional mulai dari, asupan makan, ekonomi (keluarga), hingga buruknya sanitasi yang memicu infeksi berulang pada anak,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 30 Mei 2026.
Kini, program MBG tidak hanya menyasar anak usia sekolah, namun juga telah mencakup sasaran 3B, yakni Balita, Ibu Menyusui (Busui), dan Ibu Hamil (Bumil) guna menyasar periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Di balik narasi pemenuhan nutrisi, MBG juga hadir sebagai jembatan untuk mengatasi kerentanan ekonomi.
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Tri Nuryanti, mengatakan masih ada 81 kabupaten/kota rentan rawan pangan. Di daerah tersebut, keluarga prasejahtera harus menghabiskan hingga 65 persen pendapatan untuk pangan. Kehadiran MBG dinilai mampu meringankan beban pengeluaran sehingga sisa pendapatan bisa dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan.
Lesda menambahkan, untuk menjaga kualitasnya, program MBG terus dikawal ketat agar tata kelola sistem pangannya terukur, aman, dan memberdayakan.
Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang semakin fokus pada kejelasan Standard Operating Procedure (SOP) teknis di dapur umum untuk memitigasi risiko insiden keamanan pangan.
"Prinsip dasar kita, makanan yang didistribusikan harus terjamin halal, aman, dan memberikan outcome yang baik. Evaluasi yang terus berjalan saat ini membuat program MBG semakin matang dan sempurna," tambahnya.
Sebagai contoh misalnya, di Gorontalo, Sulawesi Utara, operasional 117 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) diawasi secara ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) tak segan membekukan operasional dapur yang melanggar standar, baik terkait pengelolaan air limbah (IPAL) maupun kualitas kelayakan bahan baku.
Koordinator SPPG Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, menegaskan pihaknya pernah langsung menutup sebuah dapur karena mendapati roti yang agak berjamur. Zulkifli menambahkan bahwa setiap kekurangan di lapangan dijadikan pembelajaran dan evaluasi agar pelayanan menjadi jauh lebih baik demi penyempurnaan program ke depan.
Selain itu, demi menjaga kesegaran hidangan, radius distribusi dari dapur dibatasi maksimal 5 kilometer.
Ekosistem MBG pun kini diintegrasikan dengan petani lokal dan UMKM, di mana menu disesuaikan dengan pangan lokal serta diuji bebas pestisida oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).
Di Kabupaten Gorontalo sendiri, dapur MBG mulai aktif menyerap jagung lokal dan menggandeng Dinas Perikanan untuk menyuplai ikan tuna fillet tangkapan nelayan. Sinergi lintas sektor inilah yang memastikan MBG tidak hanya menutrisi anak bangsa, tetapi juga membangun kemandirian pangan, menggerakkan ekonomi daerah, dan mencetak Generasi Emas 2045.
