Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir (Foto: Kemlu RI)
Pemerintah Indonesia mendesak dunia internasional segera menyiapkan tata kelola air global yang lebih kuat dan adaptif guna menghadapi lonjakan kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri digital dan kecerdasan buatan (AI).
Isu tersebut dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya konsumsi air oleh pusat data, infrastruktur AI, hingga industri penambangan mineral penting.
Seruan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam forum the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action “Water for Sustainable Development” 2018-2028 atau Dushanbe Water Conference 2026 (DWC2026) di Dushanbe, Tajikistan, dikutip Kamis, 28 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Arrmanatha mengingatkan bahwa dunia sedang menghadapi ancaman baru yang selama ini kurang mendapat perhatian serius.
“Ancaman baru yang diremehkan sedang muncul. Penambangan mineral penting, infrastruktur AI, pusat data, dan industri digital kini mengonsumsi miliaran liter air setiap hari,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebutuhan air dari sektor digital terus meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, air kini bukan sekadar sumber daya alam biasa, melainkan penopang utama ekonomi digital global yang tengah berkembang sangat cepat.
“Air adalah sumber daya tak terlihat yang menggerakkan ekonomi digital. Jika kita gagal mengaturnya secara strategis, krisis berikutnya tidak akan diperebutkan karena minyak atau tanah, tetapi karena air,” lanjut Arrmanatha, mengingatkan potensi konflik global akibat perebutan sumber daya air.
Selain menyoroti ancaman krisis air, Indonesia juga menilai sistem multilateral internasional saat ini belum cukup efektif menjawab tantangan tersebut.
"Karena PBB yang tidak dapat memberikan solusi air, tidak dapat secara kredibel mengklaim dapat memberikan solusi perdamaian atau pembangunan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Indonesia menyerukan empat langkah utama untuk memperkuat ketahanan air global, yakni mempererat kerja sama regional, meningkatkan investasi strategis di sektor air, mempersiapkan tata kelola air di era AI dan ekonomi digital, serta mendorong reformasi PBB agar lebih adil dan efektif.
“Dunia memiliki pengetahuan, modal, dan teknologi. Yang kurang adalah kemauan politik kolektif, dan sistem multilateral yang efektif dan cukup berani untuk mempercepat tindakan terkait air,” pungkasnya.
