Berita

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator Gerindra Tegaskan Kurban Presiden Pakai APBN Bukan Hal Baru, Jangan Dipolitisasi

RABU, 27 MEI 2026 | 12:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak ada yang salah dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program bantuan kurban Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, penggunaan uang negara untuk kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh seorang kepala negara.

"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso kepada wartawan, Rabu, 27 Mei 2026.


Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa bantuan Kepala Negara kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk hewan kurban.

Ia menuturkan selama ini anggaran bantuan Presiden juga digunakan untuk mendukung berbagai sektor lain yang menyentuh kepentingan publik.

"Bukan hanya kurban. Bantuan presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," ujarnya.

"Dan kami berharap hal ini dilihat dari nilai kebermanfaatan kepada masyarakat. Dengan adanya hewan kurban ini, ada ribuan masyarakat yang terbantu khususnya di momen Iduladha ini," imbuhnya. 

Wakil Rakyat dari dapil Sumatra Utara (Sumut) III ini juga menepis anggapan bahwa penggunaan APBN untuk kurban Presiden merupakan kebijakan yang baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menyebut program bantuan kurban presiden telah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya.

"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama," demikian Sugiat.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya