Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Akses KPR Pekerja Bergaji di Bawah Rp1 Juta Dipermudah

SELASA, 26 MEI 2026 | 15:05 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja dengan gaji di bawah Rp1 juta per bulan, disebut bakal mendapat kemudahan lebih besar untuk mengakses kredit pemilikan rumah (KPR).

Pemerintah menilai selama ini masih banyak masyarakat kecil yang kesulitan memiliki rumah karena terhambat aturan pembiayaan dan akses perbankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, pemerintah tengah mendorong terobosan agar kelompok berpenghasilan sangat rendah tetap bisa masuk dalam skema pembiayaan rumah subsidi.


“Kita mencoba membantu mengawal bagaimana rakyat bisa mendapatkan akses kepada rumah sendiri,” kata Ara di Senayan, Jakarta, Selasa 26 Mei 2026.

Menurutnya, pemerintah bahkan sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuka akses pembiayaan yang lebih longgar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara menyebut skema tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Juni mendatang.

“Yang di bawah Rp1 juta dan sebagainya, banyak di Indonesia yang tidak bisa,” kata Ara.

Selain itu, pemerintah juga mengklaim mendapat dukungan dari Bank Indonesia terkait penurunan dukungan pembiayaan dari 5 persen menjadi 4 persen guna memperbesar kuota rumah subsidi.

Ia mengatakan kuota rumah subsidi terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam pembangunan rumah rakyat agar pembiayaan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBN.

Dalam program tersebut, pemerintah turut menggandeng sejumlah pihak mulai dari perbankan, pengembang, hingga perusahaan swasta untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kecil.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya