Representative Image (Foto: Istimewa)
Inisiatif otonomi yang diajukan Kerajaan Maroko untuk menyelesaikan konflik Sahara Maroko kembali mendapat dukungan dari kalangan akademisi dan pengamat internasional.
Dalam sebuah forum yang digelar di Verona, Italia utara, para pakar Maroko dan Italia menegaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan solusi paling realistis dan berkelanjutan untuk mengakhiri sengketa yang telah berlangsung lama sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.
Diskusi bertema “Autonomy and Regionalized Governance: Cross Perspectives on the Italian Experience and the Moroccan Perspective” itu menyoroti pentingnya model otonomi sebagai instrumen tata kelola modern yang mampu mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan persatuan nasional.
Para pembicara sepakat bahwa rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko menjadi kerangka pragmatis yang dapat mendorong perdamaian, terutama ketika kawasan Sahel-Sahara tengah menghadapi berbagai tantangan keamanan dan geopolitik.
Senator Italia dari wilayah Trentino-Alto Adige, Luigi Spagnolli, mengingatkan bahwa Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada Oktober lalu telah memperkuat posisi inisiatif otonomi Maroko sebagai dasar penyelesaian isu Sahara.
Ia juga menekankan bahwa identitas nasional Maroko dibangun di atas keragaman budaya dan sejarah yang saling melengkapi.
“Persatuan nasional Maroko, yang ditempa oleh konvergensi komponen Arab-Islam, Amazigh, dan Saharo-Hassani, telah dipelihara dan diperkaya oleh pengaruh Afrika, Andalusia, Ibrani, dan Mediterania,” ujarnya.
Sementara itu, pakar ilmu politik dan hubungan internasional Marco Baratto menilai usulan otonomi di bawah kedaulatan Maroko menawarkan perspektif politik yang berjangka panjang.
Menurutnya, kemajuan pembangunan di provinsi-provinsi selatan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan sekaligus memperkuat stabilitas regional. Ia bahkan menyamakan status khusus Sisilia yang diterapkan Italia sejak 1946 dengan model otonomi yang diusulkan Maroko, seraya menyebut keduanya sebagai dua model yang melayani persatuan nasional dan stabilitas regional.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Hubungan Internasional dan pakar resolusi konflik, Yasmine El Hassnaoui. Ia menilai rencana otonomi mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal.
“Rencana otonomi ini mendamaikan persatuan dan keberagaman, kedaulatan dan pemerintahan mandiri, kohesi nasional dan pemberdayaan regional,” katanya.
El Hassnaoui juga menegaskan bahwa Sahara secara historis merupakan bagian integral dari Maroko dan menyoroti besarnya investasi yang telah digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, logistik, serta transportasi di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Konsul Jenderal Maroko di Verona, Abdelilah Nejjari, memaparkan perkembangan terbaru terkait isu Sahara Maroko dalam kerangka diplomasi yang dijalankan di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI.
Menurutnya, dinamika diplomatik tersebut telah menghasilkan dukungan internasional yang semakin luas terhadap pendekatan politik yang diusung Rabat.
Nejjari menegaskan bahwa Resolusi 2797 kini menjadi rujukan utama dalam hukum internasional terkait Sahara Maroko karena mengabadikan proses politik yang realistis dan berkelanjutan berdasarkan rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko.
Forum tersebut turut dihadiri anggota komunitas Maroko di Italia serta sejumlah pejabat senior daerah Italia yang memberikan perhatian terhadap perkembangan isu Sahara.
