Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Foto: Kemenko Pangan)

Politik

Zulhas Jangan Limpahkan Salah Nama Desa ke Bawahan

SENIN, 25 MEI 2026 | 12:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan mengganti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan karena salah menyebut nama desa sebaiknya tidak disikapi secara berlebihan.

Menurut sosok yang akrab disapa Hensa tersebut, kekeliruan informasi seperti itu merupakan hal yang wajar dan tidak perlu berujung pada kemarahan kepada jajaran bawahan.

“Yang penting, karena Zulhas aman, dia juga jangan menegur keras anak buah yang memberikan nama itu. Sekali-kali salah ya tidak apa-apa,” kata Hensa kepada RMOL, Senin, 25 Mei 2026.


Ia mengingatkan agar kesalahan informasi tersebut tidak memicu efek berantai di internal birokrasi. Sebab, jika informasi yang diterima Zulhas salah lalu diteruskan kepada presiden, bukan tidak mungkin tekanan justru turun ke level staf paling bawah.

“Takutnya gara-gara info ke Zulhas salah, lalu Zulhas ke presiden salah, kemudian Zulhas menekan bawahannya lagi. Nanti yang paling bawah yang kena hukuman, bahkan mungkin bisa sampai dipecat. Jangan begitu,” ujarnya.

Hendri menilai Zulhas juga perlu bersikap adil terhadap para stafnya. Apalagi, menurut dia, Presiden Prabowo sendiri tampak tidak mempermasalahkan kekeliruan tersebut secara serius.

“Zulhas juga harus fair. Dia aman di mata presiden, jadi anak buahnya jangan diomelin. Tegur pelan saja, kalem,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat melontarkan candaan soal perlunya mengganti Zulhas setelah mendapatkan informasi yang keliru terkait nama desa saat kunjungan meninjau tambak budidaya udang di Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Mei 2026.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya