Salah Beri Informasi ke Prabowo, Zulhas Dinilai Turunkan Kredibilitas Pemerintah

Kesalahan informasi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, hingga membuat Presiden Prabowo Subianto salah menyebut nama desa saat kunjungan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, dinilai tidak bisa dianggap sepenuhnya sepele.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai kekeliruan tersebut memang terlihat sebagai persoalan teknis. Namun, menurutnya, insiden itu tetap mencerminkan tingkat ketelitian dan profesionalitas seorang pejabat publik yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

“Dalam konteks ini, pernyataan Zulkifli Hasan yang keliru menyebut nama desa saat kunjungan Prabowo Subianto memang bisa dipandang sebagai hal yang sepele, tetapi tetap mencerminkan aspek ketelitian dan profesionalitas seorang pejabat publik,” kata Saiful kepada RMOL, Senin, 25 Mei 2026.

Saiful menegaskan bahwa akurasi dalam komunikasi publik sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas pemerintah secara keseluruhan.

“Dalam jabatan strategis seperti Menko Pangan, akurasi komunikasi menjadi penting karena berkaitan dengan kepercayaan publik dan kredibilitas pemerintah secara keseluruhan,” ujar pengamat politik dari Universitas Nasional tersebut.

Meski begitu, Saiful berpandangan wacana reshuffle kabinet tidak seharusnya didasarkan hanya pada satu insiden komunikasi. Menurutnya, evaluasi terhadap seorang menteri harus lebih menitikberatkan pada capaian kinerja di sektor yang menjadi tanggung jawabnya.

“Yang lebih substansial adalah kinerja sektoral yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melambat, serta sektor perdagangan yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan, maka peran Menteri Perdagangan yang juga dijabat oleh Zulhas menjadi krusial,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila indikator kinerja tidak menunjukkan hasil sesuai target pemerintah, maka evaluasi hingga pergantian menteri merupakan langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas.

“Jika indikator kinerja tidak menunjukkan hasil yang sesuai target, maka secara prinsip, evaluasi bahkan reshuffle adalah langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan yang ingin tetap akuntabel,” tegasnya.

Namun demikian, Saiful mengingatkan bahwa keputusan reshuffle di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor kinerja. Pertimbangan politik, termasuk posisi partai dalam koalisi pemerintahan, juga kerap menjadi faktor penting.

Menurutnya, status Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan posisi tawar yang kuat di dalam koalisi pendukung pemerintah. Selain itu, kedekatannya dengan Presiden Prabowo juga dinilai dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pergantian menteri dalam waktu dekat.

“Dalam banyak kasus, keputusan reshuffle tidak semata-mata berbasis kinerja, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas politik dan keseimbangan kekuatan antarpartai,” katanya.

“Status Zulhas sebagai Ketua Umum PAN tentu memberikan posisi tawar yang kuat dalam koalisi pemerintahan. Kedekatan dengan Presiden Prabowo juga bisa menjadi faktor yang memperkecil kemungkinan reshuffle terhadap dirinya secara langsung,” pungkas Saiful.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadiri panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Mei 2026. Saat memberikan sambutan, Prabowo sempat salah menyebut nama desa lokasi acara.

“Terima kasih saya diundang ke sini Desa Karang Duwur,” ucap Prabowo.

Warga yang hadir kemudian mengoreksi bahwa lokasi acara sebenarnya berada di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan. Menanggapi hal itu, Prabowo sempat bercanda dengan menyalahkan Zulhas.

“Waduh ini Menko tadi salah nama, perlu direshuffle enggak ini kira-kira?” kata Prabowo yang disambut tawa warga.