Ilustrasi (Artificial Inteligence)
Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi secara serius berbagai tantangan menjelang fase Armuzna yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji 2026.
Fase perjalanan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina (Armuzna) dinilai sebagai tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, mengatakan tantangan selama fase Armuzna jauh lebih berat dibandingkan tahapan sebelumnya sehingga pemerintah diminta meningkatkan kesiapan layanan bagi jemaah.
“Sebentar lagi kita akan memasuki perjalanan ibadah haji menuju Armuzna. Menjelang Armuzna inilah yang perlu hati-hati, karena tantangannya jauh lebih berat dibanding fase sebelumnya,” kata Marwan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026.
Menurutnya, sebagian persoalan yang muncul selama Armuzna memang berada di luar kendali pemerintah Indonesia karena berkaitan dengan sistem layanan dan otoritas di Arab Saudi. Namun demikian, pemerintah tetap diminta menyiapkan langkah antisipasi serta skenario alternatif agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah ketersediaan makanan cepat saji bagi jemaah selama fase Armuzna. Marwan menilai distribusi konsumsi harus dipastikan sudah diterima jemaah sebelum keberangkatan menuju Arafah.
“Kalau makanan cepat saji tidak tersedia, itu akan menjadi problem serius. Sebab pada fase Armuzna, distribusi makanan dari dapur umum sudah tidak bisa berjalan normal karena keterbatasan akses dan mobilitas,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar makanan sudah diterima jemaah paling lambat pada 6 Zulhijah sore, sehingga para jemaah masih memiliki persediaan konsumsi ketika mulai bergerak menuju Armuzna pada 7 dan 8 Zulhijah.
Selain konsumsi, Marwan juga menyoroti kesiapan transportasi bus yang menjadi faktor vital dalam mobilisasi jemaah. Menurutnya, gangguan transportasi dapat berdampak luas terhadap layanan lainnya, mulai dari distribusi makanan hingga penempatan jemaah di tenda Armuzna.
“Kalau bus bermasalah, dampaknya akan ke mana-mana. Bisa mengganggu distribusi konsumsi, penempatan tenda, sampai memperlambat mobilitas jemaah,” katanya.
Politikus PKB itu juga mengingatkan tingginya risiko kelelahan jemaah saat pelaksanaan lempar jumrah di Jamarat. Fase tersebut dinilai menjadi salah satu periode dengan tingkat kelelahan dan risiko kesehatan tertinggi bagi jemaah haji.
“Jemaah biasanya sudah dalam kondisi sangat lelah ketika dari Mina menuju Jamarat lalu kembali lagi ke Mina. Ini harus benar-benar diantisipasi karena pada fase-fase seperti itu angka kematian pada tahun-tahun sebelumnya juga cukup tinggi,” tuturnya.
Marwan mengaku mulai melihat adanya indikasi kekurangsiapan, khususnya terkait penyediaan makanan cepat saji yang disebut baru disiapkan satu kali pada H-2 Armuzna. Padahal, pemberangkatan jemaah dilakukan dalam beberapa gelombang dari pagi hingga malam hari.
“Kalau yang berangkat siang atau malam, lalu mereka makan apa? Ini yang harus segera dicarikan jalan keluar karena pada fase itu restoran juga sudah banyak yang tutup,” tegasnya.
Meski demikian, Marwan tetap mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dinilainya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menilai pelayanan terhadap jemaah hingga saat ini berjalan cukup baik.
“Kita mengapresiasi pelayanan jemaah sampai hari ini cukup baik. Tapi jangan sampai menjadi lengah dan terlalu percaya diri, karena dua hari ke depan justru tantangannya semakin berat,” pungkasnya.
