Berita

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim (Foto: Istimewa)

Dunia

MUI Tegaskan Pembebasan Sembilan WNI Tidak Ada Hubungannya dengan BoP

JUMAT, 22 MEI 2026 | 11:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan bahwa pembebasan sembilan WNI relawan Global Sumud Flotilla dari tangan Israel merupakan buah dari keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). 

Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi mengaburkan peran pihak-pihak yang selama ini bekerja keras mengupayakan pembebasan para relawan.

Dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Mei 2026, Sudarnoto menegaskan bahwa keberhasilan membebaskan sembilan WNI merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah melalui jalur diplomasi dan berbagai elemen masyarakat yang konsisten mengawal perjuangan kemanusiaan untuk Palestina.


"Saya ingin tegaskan bahwa pembebasan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan BOP. Pembebasan ini adalah upaya bersama pemerintah melalui jalur diplomasinya dan masyarakat yang dilakukan berbagai organisasi seperti MUI, lembaga lembaga filantropi dan bela Palestina, aktor media dan sebagainya. Peran para tokoh bangsa dan ulama juga penting dengan caranya masing masing," kata Sudarnoto.

Lebih lanjut, ia menilai pembebasan para relawan Global Sumud Flotilla menjadi pelajaran penting bahwa perjuangan yang dijalankan secara kolektif dan penuh kesungguhan dapat menghasilkan capaian nyata. 

Karena itu, menurutnya, semangat persatuan harus terus dijaga untuk memperkuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong lahirnya sanksi internasional bagi Israel.

"Kunci untuk membebaskan Palestina dan menyeret agar Israel diberikan sanksi internasional, adalah kebersamaan dan kesungguhan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sudarnoto melontarkan kecaman keras terhadap tindakan Israel yang mencegat dan menahan para relawan kemanusiaan. 

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan akal sehat, terlebih dengan adanya perlakuan kasar terhadap para aktivis yang membawa misi kemanusiaan.

"IDF juga memperlakukan para pejuang kemanusiaan ini dengan sangat kasar, tidak manusiawi. Layak mereka ini dikutuk oleh semua orang," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya