Berita

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim (Foto: Istimewa)

Dunia

MUI Tegaskan Pembebasan Sembilan WNI Tidak Ada Hubungannya dengan BoP

JUMAT, 22 MEI 2026 | 11:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan bahwa pembebasan sembilan WNI relawan Global Sumud Flotilla dari tangan Israel merupakan buah dari keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). 

Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi mengaburkan peran pihak-pihak yang selama ini bekerja keras mengupayakan pembebasan para relawan.

Dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Mei 2026, Sudarnoto menegaskan bahwa keberhasilan membebaskan sembilan WNI merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah melalui jalur diplomasi dan berbagai elemen masyarakat yang konsisten mengawal perjuangan kemanusiaan untuk Palestina.


"Saya ingin tegaskan bahwa pembebasan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan BOP. Pembebasan ini adalah upaya bersama pemerintah melalui jalur diplomasinya dan masyarakat yang dilakukan berbagai organisasi seperti MUI, lembaga lembaga filantropi dan bela Palestina, aktor media dan sebagainya. Peran para tokoh bangsa dan ulama juga penting dengan caranya masing masing," kata Sudarnoto.

Lebih lanjut, ia menilai pembebasan para relawan Global Sumud Flotilla menjadi pelajaran penting bahwa perjuangan yang dijalankan secara kolektif dan penuh kesungguhan dapat menghasilkan capaian nyata. 

Karena itu, menurutnya, semangat persatuan harus terus dijaga untuk memperkuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong lahirnya sanksi internasional bagi Israel.

"Kunci untuk membebaskan Palestina dan menyeret agar Israel diberikan sanksi internasional, adalah kebersamaan dan kesungguhan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sudarnoto melontarkan kecaman keras terhadap tindakan Israel yang mencegat dan menahan para relawan kemanusiaan. 

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan akal sehat, terlebih dengan adanya perlakuan kasar terhadap para aktivis yang membawa misi kemanusiaan.

"IDF juga memperlakukan para pejuang kemanusiaan ini dengan sangat kasar, tidak manusiawi. Layak mereka ini dikutuk oleh semua orang," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya