Peserta FGD yang diselenggarakan MPP PKS di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. (Foto: Humas PKS)
Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Analisis Lingkungan Strategis Nasional: Dua Tahun Kabinet Merah Putih” sebagai ruang dialog strategis untuk memetakan kondisi fundamental bangsa di tengah dinamika nasional dan tekanan global yang semakin kompleks.
Ketua MPP PKS, Mulyanto, membuka acara dengan menegaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari tekanan ekonomi global, geopolitik, disrupsi teknologi digital, ketahanan pangan dan energi, hingga perubahan sosial-budaya masyarakat.
“Karena itu, dibutuhkan forum yang sehat, terbuka, dan berbasis pemikiran strategis lintas kepentingan kelompok agar bangsa mampu membaca arah perubahan zaman secara objektif dan menyiapkan langkah kebangsaan yang konstruktif serta berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengapresiasi PKS sebagai partai yang konsisten menjaga tradisi berpikir kritis dan objektif dalam membaca arah perjalanan bangsa.
“Forum intelektual seperti ini penting agar kebijakan publik tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek, tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional dan masa depan rakyat Indonesia. Parpol sebagai salah satu pilar utama demokrasi harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kalangan intelektual/mahasiswa serta kelas menengah yang peduli nasib bangsa,” harap Sudirman yang kini menjadi Ketua Institut Harkat Negeri.
Mantan Ketua Prodi Kajian Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemandirian diplomasi, kapasitas ilmu pengetahuan, dan kemampuan membaca perubahan geopolitik global secara strategis.
“Rivalitas kekuatan dunia, konflik kawasan, dan perubahan tatanan ekonomi internasional menuntut Indonesia memiliki posisi yang lebih mandiri, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional,” ungkap Suzie.
“Agar Indonesia tidak terjebak pada pertarungan kepentingan negara-negara besar. Kedaulatan Indonesia di tangan para pemimpin yang berjiwa merdeka sekaligus berempati dengan rakyat,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, tampil aktivis Marwan Batubara yang menilai pemerintah menghadapi persoalan serius akibat lemahnya perencanaan strategis, keterbatasan fiskal, dan kuatnya pengaruh oligarki warisan pemerintahan sebelumnya.
Ia menyoroti berbagai program prioritas seperti MBG, Danantara, dan Koperasi Desa Merah Putih yang perlu dievaluasi secara tenang dan realistis agar tidak membebani APBN serta merusak kepercayaan pasar.
Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan koreksi mendasar, membersihkan lingkar kekuasaan dari pengaruh oligarki dan “warisan masa lalu”, serta lebih terbuka terhadap kritik publik agar pemerintahan dapat berjalan sehat hingga 2029.
Sementara itu, tokoh mahasiswa angkatan 1999 Ubedilah Badrun menyoroti memburuknya kualitas demokrasi, meningkatnya korupsi, lemahnya kompetensi pemerintahan, dan rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan nasional.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi gejala oligarki, kleptokrasi, dan kakistokrasi (pemerintahan inkompeten) yang dapat mengancam masa depan bangsa apabila tidak segera dilakukan evaluasi mendasar terhadap arah sosial-politik dan tata kelola negara.
FGD juga menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan jangka pendek, tetapi mampu membangun fondasi negara yang kuat, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan melalui penguatan riset, pendidikan, inovasi, dan ekonomi produktif.
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis yang konstruktif dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan, dengan tetap menyampaikan masukan dan koreksi demi menjaga kualitas demokrasi serta keberpihakan kepada rakyat.
Melalui forum ini, PKS menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan solusi, menjaga moralitas publik, dan memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi.
“Bukan kebetulan jika FGD dilaksanakan tepat pada saat rakyat memperingati gerakan reformasi (Mei 1998). Dan, PKS lahir sebagai entitas politik pasca reformasi: berkomitmen menjadi visi reformasi,” tandas Mulyanto.
