Disonansi Senyum pada Distorsi Ekonomi

TERSENYUM! Tampilan visual sumringah, terasa seragam di wajah para pejabat publik. Terlebih pada baliho yang terpampang dan berjajar. Senyuman memancarkan optimisme, keramahan, serta kesan semua urusan berada dalam kendali yang aman dan damai.
 
Tatapan itu berpindah ruang, ke realitas riil yang kontradiktif. Ketika harga bahan pangan beranjak naik, keluhan pedagang kecil tentang daya beli yang merosot, hingga kecemasan kelas menengah yang dihantam gelombang pemutusan hubungan kerja.
 
Terdapat jurang pemisah, senyum petinggi negeri memproyeksikan keceriaan, sementara kondisi material publik sedang mengalami pelemahan ekonomi yang nyata. Sulit ditampik, senyuman di periode krisis justru dapat memicu sinisme massa.
 

 
Etalase Panggung Depan

Secara sosiologis, senyuman pejabat di ruang publik bukanlah sekadar luapan jujur dari emosi biologis, melainkan sebuah tindakan performatif yang dikurasi secara ketat. Dalam perspektif Erving Goffman (1959) melalui Dramaturgi, realitas sosial terbelah menjadi front stage (panggung depan) dan back stage (panggung belakang).
 
Di panggung depan, tampilan fisik muncul pada ruang baliho, konferensi pers, dan konten media sosial. Senyuman wajib dipamerkan, sebagai atribut mutlak untuk menunjukkan kompetensi, ketenangan, dan menjaga psikologi pasar.
 
Sementara itu, pada panggung belakang birokrasi, boleh jadi realitasnya berbeda. Kerutan dahi dan mata terpicing, disertai diskusi sengit mengenai defisit anggaran, serta kecemasan makroekonomi yang disembunyikan dari mata publik.
 
Ketika jarak antara panggung depan dengan senyum optimis, dan panggung belakang data ekonomi yang merangsek terlalu lebar, performa tersebut berubah menjadi apa yang disebut Arlie Hochschild (1983) sebagai komodifikasi emotional labor (kerja emosional) yang artifisial.
 
Pejabat dituntut secara profesional untuk terus menampilkan afeksi positif, meskipun pada domain wilayah implementasi kebijakan terjadi pelebaran ketimpangan distributif.
 
Dampaknya oleh Pierre Bourdieu (1991) disebut sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). Lewat narasi visual yang seolah baik-baik saja, elite pengambil keputusan secara tidak langsung mendikte sistem berpikir masyarakat.
 
Sehingga, pengalaman hidup publik yang berjuang melawan inflasi komoditas pokok didelegitimasi dan tidak valid. Kegagalan struktural pengelolaan ekonomi ditransformasikan  menjadi beban psikologis individu, karena kurang bekerja keras dan tidak optimis.
 
Wajah Publik

Senyuman menjadi alat manajemen kesan, yang secara kritis dipandang sebagai keruntuhan makna etis. Kajian Jean Baudrillard (1994) mengenalkan konsep simulakra, sebuah kondisi dimana tanda atau citra visual telah terputus sepenuhnya dari realitas objektif yang diwakilinya.
 
Dalam ekosistem komunikasi politik, senyum pejabat bermutasi sebagai simulacra. Senyum tidak lagi menandakan publik yang sejahtera, atau keberhasilan tata kelola ekonomi riil. Berlaku bak topeng otonom yang diproduksi massal, menciptakan simulasi kesejahteraan.
 
Data statistik yang rumit dibungkus berbagai infografis, hingga akhirnya publik berada dalam ruang hiperrealitas, ketika citra visual kebahagiaan menggantikan fakta empiris kemiskinan.
 
Secara etis, tindakan pamer senyuman di tengah kesulitan ekonomi merupakan bentuk pelanggaran moralitas. Emmanuel Levinas (1969) dalam filsafat etika wajah (the face) mengingatkan perjumpaan dengan wajah sesame, terutama kelompok rentan, seharusnya melahirkan tanggung jawab moral mutlak untuk menolong.
 
Ketika para pembuat kebijakan, membentengi diri dengan senyuman yang berjarak, terjadi pemutusan hubungan etis dengan rakyat. Senyuman lantas berfungsi sebagai tameng epistemis, menolak untuk melihat problematika kehidupan nyata di tengah masyarakat.
 
Perlu kemampuan mendengar, alih-alih tone-deaf atau tuli terhadap persoalan keseharian publik, yang akan memperlebar defisit kepercayaan publik (public distrust). Dibutuhkan reposisi estetika visual, dari performa citra menuju akuntabilitas jujur berempati.
 
Penulis tengah Menempuh Pendidikan Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung