Berita

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (repro TVR Parlemen)

Politik

Komisi V DPR: Jika Kecelakaan KRL Terulang, Berarti Sistem Tak Dibenahi

KAMIS, 21 MEI 2026 | 15:34 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Komisi V DPR RI menyoroti keras insiden tabrakan kereta api jarak jauh dengan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur. DPR menegaskan tragedi serupa tidak boleh kembali terjadi di tengah sistem operasional kereta yang semakin modern.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai akan menjadi ironi jika kecelakaan yang sama kembali terulang karena teknologi pengendalian perjalanan kereta seharusnya sudah mampu memitigasi risiko tabrakan.

“Yang sudah berlalu tak bisa kita tarik kembali. Namun kalau mengulangi kejadian yang sama, mohon maaf, itu berarti kita tidak cukup cerdas kalau sampai jatuh di lubang yang sama dua kali,” kata Lasarus dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Kamis (21/5/2026).


Menurutnya, publik mempertanyakan bagaimana kecelakaan masih bisa terjadi di tengah sistem pengendalian perjalanan kereta yang telah terintegrasi. Ia menyinggung sistem Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) yang seharusnya mampu membaca posisi dan jarak antarkereta sehingga potensi tabrakan dapat diantisipasi lebih awal.

“Kalau sistem mengalami gangguan, jadwal keberangkatan dan posisi masing-masing kereta seharusnya tetap bisa terbaca,” ujarnya.

Lasarus juga mempertanyakan efektivitas sistem pengamanan yang ada saat ini dalam menghadapi situasi darurat di jalur kereta.

Selain itu, ia mengingatkan risiko kecelakaan masih tinggi karena banyaknya perlintasan sebidang, termasuk yang tidak dijaga petugas.

“Tentu peluang kejadian serupa masih sangat mungkin terjadi, apalagi dengan banyaknya perlintasan sebidang yang tidak ada penjaganya,” katanya.

Komisi V DPR juga meminta seluruh pihak terbuka dalam mengungkap penyebab kecelakaan. Menurut Lasarus, kejujuran penting sebagai bentuk tanggung jawab kepada para korban.

“Kalau kita berbohong saat ini, kita juga berbohong kepada mereka yang menjadi korban kecelakaan ini,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa fokus utama evaluasi bukan hanya mencari pihak yang bersalah, melainkan menemukan titik lemah dalam sistem operasional kereta agar kejadian serupa tidak kembali memakan korban jiwa.

“Soal siapa yang salah, kita serahkan kepada polisi. Tapi titik lemahnya di mana, itu yang harus diperbaiki,” pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya