Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan. (Foto: Humas PD)
Presiden Prabowo Subianto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang patut diapresiasi, namun belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengatakan, selama sekitar tujuh tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 5 persen per tahun.
Secara kumulatif, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat sekitar 35 persen. Bahkan pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen, salah satu capaian terbaik dalam tiga tahun terakhir.
“Angka pertumbuhan ekonomi kita memang baik dan layak diapresiasi. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah apakah pertumbuhan itu sudah benar-benar dirasakan rakyat kecil? Faktanya, masih banyak petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat bawah yang hidupnya belum mengalami perubahan signifikan,” ujar Marwan lewat keterangan resminya, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia menjelaskan, meskipun angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang pada Maret 2025 atau terendah dalam sejarah, laju penurunannya masih sangat lambat.
Sementara itu, tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio Gini masih berada di angka 0,375, menunjukkan distribusi kesejahteraan yang belum merata.
“Pertumbuhan ekonomi selama ini lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, sektor investasi skala besar, dan industri tertentu seperti hilirisasi mineral. Sementara rakyat kecil masih menghadapi persoalan mendasar seperti harga pangan, akses rumah layak, kesehatan, dan pekerjaan yang layak ,” katanya.
Marwan menegaskan Indonesia membutuhkan model pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan berbasis transformasi struktural, yakni pertumbuhan yang tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi benar-benar menciptakan pekerjaan produktif, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kualitas manusia secara berkelanjutan.
Menurutnya, transformasi pertama yang harus dilakukan adalah mendorong pertumbuhan yang lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja formal atau job-intensive growth.
“Investasi tetap penting, tetapi orientasinya harus diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja formal seperti manufaktur berbasis sumber daya lokal, agroindustri, industri pangan, ekonomi kreatif, dan UMKM modern. Keberhasilan investasi jangan hanya diukur dari nilai investasinya, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Transformasi kedua, lanjut Marwan, adalah memperluas hilirisasi ekonomi hingga menyentuh sektor rakyat.
“Selama ini hilirisasi identik dengan mineral dan industri besar. Ke depan, hilirisasi juga harus hadir di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM agar masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi ikut menikmati nilai tambah dari proses pengolahan dan pemasaran,” ujarnya.
Transformasi ketiga adalah percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, penguasaan teknologi, dan literasi digital.
“Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah selalu memiliki satu kesamaan: mereka tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kualitas manusianya,” kata Marwan.
Politikus Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya transformasi keempat, yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu di kota besar. Daerah pertanian harus tumbuh menjadi pusat agroindustri, wilayah pesisir diperkuat sebagai pusat ekonomi maritim, dan daerah wisata harus berkembang dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi,” pungkas Marwan.
