ANGKA itu jatuh seperti daun di musim kemarau yang tak kenal belas kasihan. Dari lebih 4,8 juta, jumlah total santri se-Indonesia perlahan menyusut hingga tinggal sekitar 1,3 juta dalam rentang empat tahun.
Bukan sekadar turun. Ini seperti lift yang kabelnya putus, meluncur bebas tanpa sempat menekan tombol darurat. Dunia pesantren, yang selama ini kita anggap sebagai benteng terakhir moral bangsa, tiba-tiba tampak seperti benteng tanpa penjaga.
Padahal, kalau bicara “niat baik negara”, rasanya sudah seperti hidangan prasmanan di acara pernikahan: melimpah. Ada Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 yang menjanjikan pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi.
Bahkan, di era pemerintahan Prabowo Subianto, disiapkan direktorat jenderal khusus pesantren di Kementerian Agama. Lengkap. Formal. Megah di atas kertas. Tapi anehnya, semakin banyak regulasi, semakin sedikit santri. Ini seperti orang yang beli alat fitness mahal, tapi makin jarang olahraga.
Lalu kita mulai bertanya, dengan nada setengah curiga, “jangan-jangan justru di sinilah masalahnya? Ketika pesantren terlalu “diurus”, jangan-jangan ia pelan-pelan kehilangan daya hidup organiknya.”
Dulu orang tua mengirim anak ke pesantren karena panggilan iman. Sekarang mereka mulai berhitung seperti investasi mulai dari berapa biaya, apa
output, dan apakah bisa bersaing dengan sekolah umum?
Nah, di titik ini kondisi ekonomi masuk seperti tamu tak diundang. Pasca pandemi Covid-19, banyak keluarga belum benar-benar pulih. Menyekolahkan anak ke pesantren bukan sekadar bayar SPP, tapi paket lengkap mulai dari asrama, makan, kitab, dan uang saku.
Sementara di sekolah, apalagi yang negeri? Gratis atau nyaris gratis. Bahkan anak masih bisa bantu orang tua, jadi ojek online, bantu kelola warung, atau minimal menjaga adik di rumah. Rasionalitas ekonomi bekerja tanpa perlu fatwa.
Pertanyaan berikutnya lebih menggelitik, apakah siswa sekolah umum juga turun? Data nasional justru menunjukkan tren yang relatif stabil, bahkan di beberapa jenjang meningkat.
Artinya, ini bukan sekadar krisis demografi atau penurunan jumlah anak usia sekolah. Penurunan jumlah siswa ini spesifik bahwa pesantren jangan-jangan sedang kehilangan daya tariknya di mata sebagian masyarakat.
Di sinilah kita perlu jujur, meski sedikit pahit di lidah. Pesantren menghadapi tantangan internal yang tidak kecil. Kurikulum yang kadang terasa jauh dari kebutuhan zaman, fasilitas yang belum merata.
Stigma lama masih bercokol, bahwa lulusan pesantren “kurang kompetitif” di dunia kerja modern. Di era ketika anak SMP sudah bicara coding dan AI, sebagian pesantren masih sibuk memperdebatkan kitab kuning tanpa jembatan ke realitas kontemporer.
Namun, jangan buru-buru menyalahkan pesantren sepenuhnya. Ini juga soal perubahan selera sosial. Masyarakat kita kini hidup di zaman “kecepatan”. Semua harus instan, terukur, dan terlihat hasilnya.
Pesantren, dengan ritmenya yang lambat dan kontemplatif, sering kalah pamor dari sekolah yang menjanjikan sertifikat, keterampilan praktis, dan peluang kerja cepat. Spiritualitas kalah oleh spreadsheet.
Ironisnya, justru di saat krisis moral global semakin terasa mulai dari korupsi merajalela, etika publik runtuh, hingga kejujuran jadi barang langka, lembaga yang sejak awal didesain untuk membentuk akhlak malah ditinggalkan. Ini seperti orang yang membuang payung saat langit mulai gelap, karena merasa belum hujan.
Maka, mungkin masalahnya bukan sekadar “kurang apa lagi?” tapi “apa yang salah arah?”
Negara boleh membuat undang-undang, membentuk direktorat, bahkan mengucurkan anggaran. Tapi jika ruh pesantren seperti keikhlasan, kedekatan dengan masyarakat, dan relevansi dengan zaman, tidak dijaga, semua itu hanya akan menjadi dekorasi birokrasi.
Peristiwa ini mengajarkan kita satu hal yang sering kita lupa bahwa tidak semua yang bisa diatur akan hidup, dan tidak semua yang hidup bisa diatur.
Pesantren sejak awal tumbuh bukan dari regulasi, tapi dari kebutuhan ruhani masyarakat. Ketika kebutuhan itu berubah, atau tidak lagi terpenuhi, maka yang terjadi bukan sekadar penurunan angka, melainkan pergeseran peradaban.
Dan angka-angka penurunan jumlah santri itu, pada akhirnya, bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin. Kadang retak, kadang buram, tapi selalu jujur. Tinggal kita berani atau tidak menatapnya.
