Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin. (Foto: F-PKS)
Di tengah dinamika global yang fluktuatif, pilar utama yang harus diperkokoh adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hilirisasi industri lokal. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap tangguh menghadapi berbagai tekanan eksternal.
Hal ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menjelang menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Komplek Parlemen Senayan pada Rabu, 20 Mei 2026.
Secara khusus, Alifudin menyoroti fenomena melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini sebagai alarm bagi perekonomian nasional. Ia mendesak pemerintah untuk tidak sekadar mengambil langkah defensif di sektor keuangan, melainkan segera merumuskan kebijakan riil yang taktis, strategis, dan konstruktif.
Menurut Legislator asal Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 yang berlatar belakang ekonomi ini, intervensi moneter harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada pengurangan ketergantungan impor sehingga tekanan terhadap mata uang nasional dapat diredam secara fundamental melalui penguatan produksi dalam negeri.
“UMKM kita adalah tulang punggung yang terbukti paling kuat saat krisis. Jika sektor ini diberikan stimulus yang tepat, kita tidak hanya menyelamatkan ekonomi warga, tetapi juga menggerakkan roda manufaktur nasional dari hulu ke hilir,” ujar Alifudin di gedung parlemen.
Sebagai Anggota Komisi VII yang membidangi industri dan UMKM, Alifudin melihat potensi besar yang dimiliki sektor ekonomi kerakyatan sebagai jaring pengaman nasional. Ia mendorong pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan, memperluas digitalisasi pasar, serta memberikan insentif nyata bagi industri lokal yang menggunakan komponen dan bahan baku domestik.
Kendati dibayangi tantangan moneter global, Alifudin mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap merawat optimisme terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Ia meyakini bahwa dengan jumlah penduduk yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat kuat untuk menyerap produk-produk lokal.
Rasa optimisme ini harus ditularkan melalui kebijakan nyata, di mana pemerintah bertindak sebagai motor utama dalam memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri pada setiap pengadaan barang dan jasa serta proyek strategis nasional.
Rapat paripurna bersama Presiden RI ini diharapkan Alifudin dapat melahirkan sinergi dan terobosan kebijakan yang konkret antara pihak eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan rakyat.
Ia memastikan bahwa Fraksi PKS akan terus konsisten mengawal serta menagih komitmen pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor ilegal yang merusak harga pasar.
Bagi Alifudin, momentum hari ini harus sepenuhnya diorientasikan pada kedaulatan ekonomi rakyat dan pemulihan daya beli masyarakat di seluruh pelosok tanah air, termasuk di daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat.
