Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Suhardi. (Foto: Tangkapan layar)

Politik

Beras RI Berlimpah, Zulfikar Suhardi Harap Harga Tetap Terjangkau

SELASA, 19 MEI 2026 | 15:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rekor cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang menembus 5,37 juta ton mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Suhardi. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti positif kinerja pemerintah di sektor pangan.

Apresiasi itu disampaikan Zulfikar Suhardi dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

“Pertama tentu kita apresiasi capaian pemerintah dengan stok beras begitu melimpah 5 juta (5,37 juta) ton lebih.
Namun seperti yang disampaikan teman-teman anggota  terkait kondisi gedung menjadi point penting untuk dicarikan solusi,” pesan Zulfikar Suhardi. 

Namun seperti yang disampaikan teman-teman anggota  terkait kondisi gedung menjadi point penting untuk dicarikan solusi,” pesan Zulfikar Suhardi. 

Zulfikar SuhardI tetap memberikan catatan soal  besaran biaya pemeliharaan dari stok beras yang dimiliki pemerintah di gudang Bulog. Politikus muda Partai Demokrat ini mendorong pemerintah dapat tetap menghitung besaran biaya pemeliharaan beras yang ada di gudang Bulog.

“Dari sekian banyak beras yang dimiliki oleh pemerintah kira-kira berapa besaran biaya pemeliharaan beras itu. Karena tentunya harus kita hitung,”  jelas Zulfikar Suhardi.

Zulfikar Suhardi menyarankan, apabila biaya pemeliharaan di gudang Bulog membebani negara maka sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan ke pasaran. Langkah tersebut diperlukan dan jauh lebih bermanfaat di tengah kenaikan harga beras di sejumlah daerah saat ini.

“Kalau memang membebani negara kenapa stok beras tidak dikeluarkan karena itu bisa mengurangi tingginya harga beras di pasar,” jelas Zulfikar Suhardi.

Dengan demikian, Ketua DPD HIPMI Sulawesi Barat (Sulbar) berharap, besaran stok beras yang dimiliki pemerintah saat ini harus dapat dirasakan oleh masyarakat di bawah.
Jangan sampai masyarakat kesusahan membeli beras padahal stok yang dimiliki oleh pemerintah saat ini sangat melimpah.

“Karena kita tidak mau (stok) angkanya besar, capaian tinggi tapi masyarakatnya masih kesusahan membeli beras di pasar,” pungkasnya.

Diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog mencapai rekor baru. Saat ini stok CBP sudah tembus 5,37 juta ton per 18 Mei 2026

"Adapun stok cadangan beras pemerintah sampai 18 Mei mencapai 5,37 juta ton. Yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah," ungkap Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edi saat rapat dengan Komisi IV DPR RI.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya