Berita

Pasar Asemka di Taman Sari, Jakarta Barat tidak pernah memiliki izin SLF sejak 1989. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Gedung Tanpa SLF Terancam Disegel

SELASA, 19 MEI 2026 | 02:19 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

.Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta bakal bertindak tegas terhadap pemilik gedung yang tidak mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF), termasuk penyegelan. 

Wakil Ketua Pansus Fuadi Luthfi mengaku menemukan pelanggaran di 23 perusahaan pengelola gedung dan parkir. Semuanya tidak mengantongi SLF.

Salah satunya Pasar Asemka yang terletak di Taman Sari, Jakarta Barat. Pasar tersebut tidak pernah memiliki izin SLF sejak 1989.


Begitu pula PT. Ajinomoto Indonesia di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Status masa berlaku SLF telah kedaluwarsa sejak 2009. Dengan kata lain, sudah 17 tahun tidak memperpanjang izin.

“Kami sampaikan kepada Kepala Dinas Citata, kita harus ambil sikap secara tegas. Dalam bentuk surat peringatan (SP) 1 dan 2 hingga diproses penyegelan gedung ,” ujar Fuadi dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Selasa 19 Mei 2026.

Menurut Fuadi, banyak pemilik gedung yang masih mengabaikan fungsi SLF sebagai pelengkap birokrasi.

Padahal, dokumen tersebut berkaitan erat dengan jaminan keselamatan publik dan mitigasi bencana. Seperti, kebakaran atau bangunan roboh.

Fuadi mencontohkan, kebakaran di Gedung Terra Drone, beberapa waktu lalu. Terbukti, status izin SLF telah kedaluwarsa.

“Kalau SLF aja diabaikan, artinya dia juga pasti akan mengabaikan keselamatan warga,” kata Fuadi.

Untuk itu, Fuadi meminta Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta melayangkan SP1 terhadap pemilik gedung yang masih belum memperpanjang atau membuat SLF.

“Tidak ada toleransi apapun, tidak ada kompromi apapun. Mereka harus mengurus izin SLF ini dengan baik,” kata Fuadi.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya