Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Serpres)

Politik

Pernyataan Prabowo soal Dolar Justru Nasionalis

SENIN, 18 MEI 2026 | 17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak pakai dolar AS sehingga tidak terdampak langsung oleh penguatan mata uang tersebut ditanggapi analis komunikasi politik Hendri Satrio.

Menurut sosok yang akrab disapa Hensa itu, pernyataan tersebut sebagai bentuk komunikasi yang nasionalis di mana Prabowo ingin menyampaikan pesan bahwa mayoritas rakyat Indonesia, khususnya di pedesaan, hidup dengan ekonomi rupiah sehingga kebijakan pemerintah harus lebih berpihak pada ketahanan dalam negeri.

"Dari sisi komunikasi publik, ini nasionalis, pernyataan ini efektif untuk membangun narasi bahwa pemerintah memahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat bawah. Ini cara nasionalis untuk menenangkan khawatir publik soal fluktuasi dolar, sekaligus mengajak fokus pada produksi dalam negeri," ujar Hensa, Senin, 18 Mei 2026.


Hensa menambahkan pendekatan komunikasi semacam ini memang sering digunakan untuk menyederhanakan isu ekonomi yang kompleks agar lebih mudah dipahami kalangan akar rumput. 

Namun penyederhanaan tersebut juga berisiko jika tidak diimbangi dengan penjelasan yang lebih lengkap mengenai dampak ekonomi secara keseluruhan.

"Secara politik, ini bisa dibilang cerdas karena menyentuh emosi nasionalisme dan kedekatan dengan rakyat kecil. Tapi dari sisi edukasi publik, pernyataan ini perlu dilengkapi data lebih detail agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa fluktuasi dolar hanya masalah kota besar saja," kata Hensa.

Menurut Hensa, narasi yang dekat dengan rakyat tetap penting, namun harus dibarengi penjelasan yang komprehensif supaya tidak memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya