Pengamat: Efektivitas “Kalimat Penenang” Prabowo Bergantung pada Kepercayaan Publik

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak terkait langsung dengan Dolar dinilai sebagai upaya menjaga ketenangan publik di tengah gejolak nilai tukar Rupiah.

Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai, pernyataan tersebut lebih diarahkan untuk menjaga kondisi psikologis masyarakat agar tidak panik menghadapi penguatan Dolar AS.

“Pernyataan Prabowo yang menyatakan masyarakat desa tidak terkait langsung dengan Dolar kiranya hanya untuk menjaga sisi psikologis masyarakat,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Senin, 18 Mei 2026.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, sebagai kepala negara, Prabowo berupaya menjaga optimisme masyarakat, khususnya di pedesaan, agar situasi sosial tetap kondusif di tengah tekanan ekonomi.

“Prabowo ingin menjaga agar masyarakat tetap optimis dalam mengarungi hidup di tengah melemahnya Rupiah,” ujarnya.

Sebelumnya, pernyataan Prabowo juga mendapat dukungan dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang menyebut ucapan tersebut sebagai “kalimat penenang” bagi masyarakat.

Meski demikian, Jamiluddin menilai efektivitas komunikasi semacam itu sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan karakter masyarakat penerima pesan.

“Efektivitasnya sangat tergantung masyarakat penerima. Bagi masyarakat yang kritis, tentu komunikasi seperti itu tidak dengan sendirinya efektif,” katanya.

Menurutnya, masyarakat yang kritis cenderung mencari informasi pembanding terhadap pernyataan pemerintah.

“Kalau informasi pembanding lebih kuat dengan yang disampaikan presiden, maka pesan demikian berpeluang menjadi tidak efektif,” lanjutnya.

Namun demikian, Jamiluddin menolak jika pernyataan Prabowo dianggap sebagai bentuk komunikasi gaslighting atau manipulasi fakta.

“Prabowo tidak bermaksud menggunakan komunikasi gaslighting. Sebab, bentuk komunikasi seperti ini ada manipulasi fakta,” ujarnya.

Ia menilai gaya komunikasi Prabowo yang cenderung terbuka membuat pernyataan tersebut lebih tepat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas psikologis masyarakat, bukan mengecilkan kekhawatiran publik.