Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. (Foto: Istimewa)
Langkah Pemerintah dalam memperketat kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) serta rencana penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) direspons Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin.
Menurut Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, kebijakan ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal dalam negeri dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Kebijakan menahan 50 persen DHE SDA di bank milik negara selama satu tahun dan penyesuaian royalti adalah langkah berani yang harus kita dukung demi kedaulatan ekonomi nasional. Kita butuh pasokan valas tetap berada di dalam ekosistem keuangan kita untuk menahan tekanan terhadap Rupiah," katanya, Senin, 18 Mei 2026.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Udin ini mengingatkan pemerintah tidak menutup mata terhadap keluhan dan masukan dari para investor, termasuk yang dilayangkan oleh Kamar Dagang China baru-baru ini.
"Namun, kita juga harus bijaksana. Pemerintah perlu mendengarkan kalkulasi dari para pelaku usaha agar operasional investasi mereka tidak mandek akibat masalah likuiditas," sambungnya.
Merespons kekhawatiran pelaku usaha China terkait pembekuan arus kas (cash flow), Udin mendorong perbankan BUMN untuk memberikan insentif bunga yang bersaing atau fasilitas pembiayaan modal kerja khusus (back-to-back loan) dengan jaminan dana DHE yang ditahan tersebut.
“Dengan begitu, likuiditas operasi jangka panjang perusahaan tidak terganggu sehingga investor juga ada jaminan jika mereka tidak akan merugi dengan kebijakan DHE,” ujarnya.
Terkait rencana kenaikan tarif royalti dan bea keluar minerba yang dikhawatirkan mendongkrak biaya produksi hilirisasi nikel, Udin meminta pemerintah menerapkan skema progresif dan adaptif.
Kebijakan royalti sebaiknya dikaitkan dengan fluktuasi harga komoditas global, sehingga saat harga pasar sedang turun, beban investor tidak terlampau berat.
Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan hilirisasi industri yang sukses membutuhkan rasa saling percaya antara negara dan investor. Indonesia berhak mendapatkan bagian keuntungan yang adil (fair share) dari eksploitasi kekayaan alamnya untuk membiayai APBN, tetapi kepastian hukum dan kenyamanan berbisnis bagi investor tetap menjadi pilar utama yang harus dijaga.
"Kita ingin investasi yang masuk ke Indonesia benar-benar membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat, salah satunya lewat kontribusi fiskal dan cadangan devisa yang kuat. Melalui dialog yang konstruktif dengan Kamar Dagang China dan mitra investor lainnya, kita yakin pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bisa menemukan formula mitigasi yang tepat. Fiskal kita aman, investasi pun tetap tumbuh subur," pungkas Udin.
