Berita

Suasana IKN. (Foto: Otorita IKN)

Politik

Siapa yang Mau Pindah ke IKN?

JUMAT, 15 MEI 2026 | 14:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno mempertanyakan keseriusan pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur lantaran hingga kini belum terlihat tanda-tanda pejabat tinggi negara akan pindah ke sana.

Menurut Adi, meskipun pembangunan IKN telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang dan menghabiskan anggaran negara hingga triliunan rupiah, publik masih melihat minimnya kesiapan elite pemerintahan untuk berkantor di ibu kota baru tersebut.

“Setelah IKN ada undang-undangnya, infrastruktur mulai dibangun, bahkan duit yang digunakan dalam membangun IKN dari APBN jumlahnya triliunan, publik menilai kok rasa-rasanya tidak ada satupun pejabat pemerintah, pejabat negara yang mau pindah ke IKN,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 15 Mei 2026.


Ia menyoroti belum adanya kepastian mengenai pejabat tinggi negara yang akan mulai berkantor di IKN, termasuk dari unsur eksekutif maupun legislatif. Adi juga menilai belum ada indikasi dari kalangan DPR RI untuk memindahkan aktivitas legislatif ke Kalimantan Timur.

“Rasa-rasanya sampai tahun ini belum ada hilal yang terang benderang yang bisa dijadikan acuan misalnya Wakil Presiden akan berkantor di IKN,” katanya.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, polemik IKN saat ini tidak hanya soal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota negara, tetapi juga menyangkut siapa yang benar-benar siap pindah dan menjalankan pemerintahan dari sana.

“Pertanyaannya siapa yang mau pindah ke IKN? Per hari ini tidak ada pejabat negara yang punya indikasi ingin memulai pindah ke sana,” ujarnya.

Adi mengakui kemungkinan aparatur sipil negara (ASN) sudah mulai dipersiapkan untuk pindah ke IKN. Namun, ia menilai elite-elite kunci pemerintahan justru belum menunjukkan sinyal serupa.

“Mungkin ASN sudah dipersiapkan pindah ke sana seperti yang kita baca di berita, tapi untuk elite kunci belum ada tanda-tanda ke situ,” katanya.

Karena itu, Adi menilai publik mulai mempertanyakan urgensi melanjutkan narasi pembangunan IKN apabila para pejabat negara sendiri belum menunjukkan keinginan untuk berkantor di sana.

“Maka publik banyak bicara, untuk apa terus bicara tentang pembangunan IKN kalau rasa-rasanya semua pejabat eksekutif, legislatif dan yang sederajat tidak mau pindah ke IKN,” pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya