Berita

Founder Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

RABU, 13 MEI 2026 | 20:11 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana besar pemerintah melakukan konversi energi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) menuai sorotan tajam.

Tokoh muda Madura sekaligus Founder Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mewanti-wanti agar kebijakan ini tidak sekadar memindahkan kekayaan alam daerah ke kantong konglomerat pusat.

Konversi energi kali ini harus menjadi momentum koreksi sejarah. Pasalnya, selama puluhan tahun, gas alam Madura telah memasok 70 persen kebutuhan industri di Jawa Timur. Namun ironisnya, Madura tetap menjadi salah satu wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi.


"Bagi Indonesia, ini agenda strategis. Tapi bagi Madura, ini soal keadilan. Soal sejarah panjang pulau kaya sumber daya, tapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan," cetus Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Mei 2026.

Gus Lilur membeberkan fakta pahit soal distribusi gas selama ini. Meski ada Jembatan Suramadu, gas bumi Madura justru dialirkan melalui pipa bawah laut langsung menuju kawasan industri di Gresik, Sidoarjo, hingga Surabaya.

Hasilnya, nilai tambah ekonomi dinikmati pusat industri di luar pulau, sementara desa-desa di Madura hanya jadi penonton.

"Gas Madura tidak mengalir melalui jembatan itu. Ia tidak masuk ke dapur rakyat Madura terlebih dahulu, tapi langsung menghidupi pabrik dan konglomerasi ekonomi di luar Madura. Ini luka struktural yang harus dibaca jernih," sindirnya pedas.

Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM, hingga SKK Migas agar melibatkan pelaku usaha lokal, BUMD, koperasi, hingga pesantren dalam pengelolaan gas masa depan.

Ia menuntut agar pembangunan mother station (stasiun induk gas) tidak dikuasai sepihak oleh pemain besar atau pihak luar.

"Pemerintah daerah, BUMD Madura, dan pengusaha lokal harus diberi ruang sebagai pelaku utama, bukan sekadar pelengkap kosmetik di atas kertas. Harus ada saham nyata, alih teknologi, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat," tegas Gus Lilur.

Menurut Gus Lilur, konversi energi pertama, yakni minyak tanah ke LPG menyisakan duka karena Indonesia justru terjebak dalam ketergantungan impor LPG yang membebani devisa negara.

Kini, saat beralih ke CNG yang murni bersumber dari gas domestik, kemandirian energi harus benar-benar diwujudkan.

"Jika dilakukan secara adil, konversi ini bisa menghemat ratusan triliun devisa. Tapi jika tidak adil, ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Rakyat tetap jadi konsumen, daerah penghasil tetap jadi penonton," urainya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya