Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Pemerintah terus mematangkan proyek giant sea wall di Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai langkah strategis untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman lingkungan sekaligus mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Proyek raksasa ini menjadi perhatian khusus dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa kawasan Pantura kini menghadapi tekanan serius akibat penurunan muka tanah dan banjir rob yang terus mengancam jutaan penduduk serta aktivitas ekonomi nasional di wilayah tersebut. 

“Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana,” ujar AHY usai pertemuan.

Menurut pemerintah, pembangunan giant sea wall tidak hanya diarahkan sebagai benteng perlindungan pesisir semata, melainkan juga sebagai fondasi pengembangan ekonomi baru di sepanjang jalur utara Jawa.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut penyusunan master plan proyek kini terus disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis pembangunan dan investasi.

“Jadi tidak hanya dibangun giant sea wall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan, dan juga melakukan pengkajiannya,” ujarnya.

Rosan menambahkan, pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat melahirkan episentrum ekonomi baru di luar Jakarta, sehingga pembangunan giant sea wall menjadi instrumen pemerataan pertumbuhan wilayah. 

“Sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun giant sea wall ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan pendalaman menyeluruh terhadap 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa yang masing-masing memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi berbeda.

"Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ujarnya.