Capres Harus Kader Parpol Persempit Demokrasi

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus berasal dari kader partai politik (parpol) dinilai keliru dan berpotensi mempersempit demokrasi.

Pengamat Hukum dan Politik, Pieter C Zulkifli menilai gagasan tersebut justru dapat menutup peluang lahirnya pemimpin alternatif di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik.

Menurutnya, usulan KPK terdengar ironis karena selama ini banyak elite partai justru tersandung kasus korupsi.

“Usulan KPK agar capres wajib kader partai terdengar ironis sekaligus berbahaya,” kata Pieter kepada wartawan, Selasa 12 Mei 2026.

Pieter menilai korupsi tidak muncul karena seseorang berasal dari luar partai, melainkan akibat lemahnya sistem pengawasan dan kontrol kekuasaan.

“Usulan KPK terasa seperti menyederhanakan persoalan besar menjadi sekadar urusan kartu anggota partai,” kata Pieter.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan demokrasi seharusnya membuka ruang seluas mungkin bagi warga negara terbaik untuk maju sebagai pemimpin nasional, bukan malah membatasi hanya untuk kader partai.

Menurut Pieter, perbaikan politik seharusnya dilakukan melalui reformasi internal partai, transparansi pendanaan politik, dan penguatan sistem pengawasan.

“Kegelisahan itu tidak boleh melahirkan solusi yang justru menyempitkan demokrasi," kata Pieter.

"Seperti diingatkan filsuf Yunani kuno Aristoteles, tujuan politik sejatinya adalah menciptakan kebaikan bersama, bukan menjaga privilese segelintir kelompok,” pungkasnya.