TULISAN artikel ini saya buat dalam rangka memperingati hari keberhasilan perjuangan dan pergerakan reformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden RI ke-2, Soeharto, pada 21 Mei 1998.
Hari ini, Selasa, 12 Mei 2026, tersisa sembilan hari lagi bagi rakyat Indonesia untuk memperingati momentum bersejarah tersebut.
Dengan demikian, bangsa Indonesia telah melewati 28 tahun era reformasi yang menandai perubahan dari rezim Orde Baru menuju era reformasi hingga saat ini.
Saya merasa sangat berkepentingan menulis artikel ini karena dalam proses reformasi tersebut, saya ikut terseret ke dalam dinamika politik praktis dan gerakan aktivisme yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang.
Pada awal tahun 1990-an, saya hanyalah seorang simpatisan PDI. Saat itu saya melihat PDI sebagai partai yang tertindas dan perlu dibela.
Karena itu, saya sering datang ke Kantor PDI di Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, untuk mendukung dan mendengarkan mimbar bebas yang diselenggarakan di sana pada tahun 1996.
Dalam perjalanannya kemudian terjadi penyerangan terhadap Kantor PDI pada 27 Juli 1996 pada era pemerintahan Presiden Soeharto.
Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) atau Peristiwa Sabtu Kelabu.
Pasca-reformasi, saya juga ikut terlibat lebih jauh sebagai pengurus partai politik. Karena saya tinggal di Warakas, Tanjung Priok, di mana banyak sesepuh masyarakat merupakan pengurus Muhammadiyah, saya akhirnya ikut terlibat dalam proses pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipelopori oleh mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. Amien Rais.
Saya sempat menjabat sebagai Wakil Ketua PAN DKI Jakarta selama dua periode.
Namun, sejak beberapa tahun terakhir, saya telah mengundurkan diri dari aktivitas partai politik dan kembali menjalani kehidupan sebagai rakyat Indonesia biasa.
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kita mengenal masa penjajahan, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan kini era Reformasi.
Setiap masa memiliki tokoh-tokoh penting yang berperan besar dalam menentukan arah perjalanan bangsa.
Dalam era reformasi, kita mengenal empat tokoh tersebut sebagai figur sentral perubahan. Mereka merupakan tokoh bangsa yang hingga saat ini tetap mendapatkan penghormatan luas dari masyarakat.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangsa ini dipimpin oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Masa pemerintahan Soekarno berlangsung kurang lebih selama 22 tahun dan dikenal sebagai era Orde Lama.
Dalam perjalanan sejarah bangsa, situasi politik nasional mengalami gejolak besar, terutama setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S/PKI pada tahun 1965. Peristiwa tersebut menjadi titik awal melemahnya kekuasaan Soekarno.
Melalui proses politik dan ketatanegaraan yang panjang, kekuasaan kemudian beralih kepada Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966.
Setelah melalui proses ketatanegaraan selanjutnya, Soeharto kemudian dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-2, menggantikan Presiden Soekarno.
Soeharto yang dikenal luas sebagai “The Smiling General” kemudian memimpin Indonesia selama kurang lebih 32 tahun dalam era Orde Baru.
Pada awal pemerintahannya, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi memang mengalami kemajuan.
Namun, memasuki tahun 1997-1998, Indonesia dihantam krisis moneter Asia yang sangat berat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh drastis, dari sekitar Rp2.500 per dolar menjadi menembus sekitar Rp16.000 per dolar AS.
Krisis ekonomi tersebut memicu keresahan sosial, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru.
Puncaknya terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada Mei 1998 yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto.
Peristiwa itu menjadi titik awal Indonesia memasuki era baru pemerintahan melalui proses reformasi pada periode 1998-1999.
Dalam momentum sejarah itulah muncul empat tokoh penting reformasi, yaitu Amien Rais, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Keempat tokoh tersebut memiliki latar belakang berbeda, tetapi sama-sama memainkan peran besar dalam memperjuangkan perubahan politik nasional menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka, adil, dan menghormati hak-hak rakyat.
Amien Rais tampil sebagai salah satu motor intelektual dan moral gerakan reformasi.
Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan.
Megawati menjadi simbol perlawanan politik terhadap kekuasaan Orde Baru, terutama setelah peristiwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996.
Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas Yogyakarta dan memberikan dukungan moral terhadap gerakan reformasi.
Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, jabatan Presiden kemudian dijabat oleh Wakil Presiden B. J. Habibie.
Pemerintahan Habibie membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka, termasuk kebebasan pers, kebebasan mendirikan partai politik, serta pelaksanaan Pemilu 1999 yang dinilai lebih demokratis dibandingkan pemilu sebelumnya.
Kepemimpinan Presiden Habibie juga dinilai berhasil membantu pemulihan ekonomi nasional, termasuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari kisaran Rp16.000 menjadi sekitar Rp6.500 per 1 dolar AS.
Dalam dinamika politik menjelang Sidang Umum MPR tahun 1999, Amien Rais sebenarnya menjadi salah satu tokoh yang memiliki peluang besar menjadi Presiden RI.
Namun, dalam proses politik nasional saat itu, Amien Rais justru mendukung Gus Dur untuk maju sebagai calon Presiden.
Dalam pemilihan Presiden di MPR, Gus Dur akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4 dan menjabat sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.
Setelah itu, posisi Presiden dilanjutkan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5.
Pada era pemerintahan Megawati, proses demokrasi dan transisi ketatanegaraan terus berjalan.
Salah satu tonggak penting demokrasi Indonesia adalah lahirnya sistem pemilihan Presiden secara langsung melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
Pemilihan Presiden langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6.
Sistem demokrasi langsung tersebut kemudian juga melahirkan kepemimpinan nasional berikutnya, yaitu Presiden RI ke 7 Joko Widodo dan Presiden RI ke 8 Prabowo Subianto.
Selain pemilihan Presiden langsung, reformasi juga melahirkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung atau Pilkada.
Hal tersebut memperkuat partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara demokratis.
Dasar hukum berbagai perubahan tersebut lahir melalui amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002 yang memperkuat prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, pembatasan masa jabatan Presiden, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dengan demikian, reformasi tidak hanya mengganti pemimpin nasional, tetapi juga mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih demokratis dan modern.
Di tengah perjalanan reformasi, bangsa Indonesia kehilangan salah satu tokoh besar demokrasi, yaitu Gus Dur yang wafat pada 30 Desember 2009.
Meski telah wafat, jasa, pemikiran, dan keteladanan Gus Dur tetap dikenang masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sikap pluralis, humanis, dan keberpihakannya kepada rakyat kecil menjadikan Gus Dur tetap dihormati lintas kelompok agama, suku, dan golongan.
Kini, tokoh reformasi yang masih hidup dan tetap mendapat penghormatan publik adalah Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Perbedaan pandangan politik di antara mereka tidak menghapus fakta sejarah bahwa ketiganya memiliki kontribusi besar dalam membuka jalan demokrasi Indonesia.
Tanpa perjuangan para tokoh reformasi tersebut, sangat mungkin Indonesia tidak akan memiliki sistem pemilihan Presiden langsung, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, serta pemilihan kepala daerah secara langsung seperti saat ini.
Karena itu, bangsa Indonesia patut menghormati dan berterima kasih kepada empat tokoh besar Reformasi tersebut, termasuk kepada almarhum Gus Dur.
Penghormatan itu bukan semata kepada individu, melainkan kepada jasa sejarah mereka dalam memperjuangkan demokrasi, kebebasan, dan kedaulatan rakyat.
Pesan penting yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa adalah jangan sampai hasil reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar justru mengalami kemunduran.
Demokrasi Indonesia harus terus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.
*
Pemerhati masalah sosial dan politik
