Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan di balik dukungannya terhadap kelanjutan program insentif kendaraan listrik, khususnya mobil listrik, setelah sebelumnya sempat menolak kebijakan tersebut.
Menurut Purbaya, keputusan itu dipengaruhi oleh proyeksi harga minyak dunia yang diperkirakan tetap tinggi akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah, terutama antara Iran dan Amerika Serikat.
Ia menilai, tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, khususnya BBM subsidi, membuat pemerintah perlu mencari strategi untuk menekan impor minyak. Salah satunya melalui percepatan penggunaan kendaraan listrik.
“Kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain ketentuan (negosiasi) yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk (negara) yang kalah perang,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Setelah mempelajari pola negosiasi Amerika Serikat terhadap Iran, Purbaya menilai proposal tersebut sulit diterima oleh Teheran. Karena itu, ia memperkirakan konflik masih akan berlangsung cukup lama.
“Jadi kelihatannya kalau begitu perangnya masih panjang, artinya konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi. Dan dengan harga yang lebih tinggi, jadi kalau saya bisa pindahkan (anggaran) ke (insentif) listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan,” lanjutnya.
Purbaya memperkirakan ketegangan Iran dan Amerika Serikat kemungkinan baru mereda paling cepat pada September 2026, bertepatan dengan agenda politik di Negeri Paman Sam.
“Paling jelek (akhir konflik) itu September, paling bagus September itu berakhir, karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja (konflik) jalan berlanjut terus, jadi kita akan melihat (kondisi) terus,” kata dia.
Selain untuk menekan impor BBM, pemerintah juga ingin memanfaatkan kapasitas listrik milik PLN yang belum terserap optimal.
Menurut Purbaya, saat ini masih terdapat kapasitas listrik yang tetap dibayar pemerintah melalui skema
Take or Pay (ToP), meski belum digunakan secara maksimal.
“Ada listrik PLN yang tetap dibayar, tapi belum dipakai, itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70 persen, masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai kalau saya enggak salah ingat ya, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya,” tandas Purbaya.
