Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman. (Foto: Istimewa)
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang semakin mendesak.
Menurut Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman, semangat menuju usia Jakarta lima abad perlu diiringi langkah nyata dalam memperbaiki kualitas layanan publik dan tata kelola lingkungan perkotaan.
“HUT Jakarta jangan hanya menjadi seremoni tahunan. Persoalan mendasar seperti sampah harus benar-benar diselesaikan secara serius dan berkelanjutan,” ujar Ade Suherman, Selasa, 12 Mei 2026.
Ade menilai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan merupakan modal penting dalam membangun Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan tertata.
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat harus diimbangi dengan kesiapan sistem dan infrastruktur dari pemerintah daerah.
Berdasarkan data pengelolaan sampah nasional, Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah per hari, dengan dominasi sampah organik dan plastik yang menjadi tantangan utama pengelolaan lingkungan perkotaan.
Di sisi lain, kondisi TPST Bantargebang dinilai sudah berada pada titik kritis akibat tingginya volume sampah yang terus masuk setiap harinya.
“Jakarta tidak bisa terus bergantung pada Bantargebang sebagai satu-satunya solusi. Kapasitasnya semakin terbatas dan kita membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan terintegrasi,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah, Ade menilai pengelolaan sampah harus menjadi prioritas penganggaran dan pengawasan pemerintah daerah.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong gerakan pilah sampah dari sumber, termasuk pengembangan TPS 3R dan penguatan bank sampah di tingkat wilayah.
Namun demikian, Ade menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.
“Jangan sampai warga sudah susah payah memilah sampah dari rumah, tetapi akhirnya tercampur kembali saat pengangkutan. Kepercayaan masyarakat harus dijaga,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan sistem pengangkutan, fasilitas pengolahan, serta pengawasan operasional menjadi kunci agar gerakan pilah sampah benar-benar efektif dan tidak berhenti sebagai program administratif semata.
Ade juga menilai pengelolaan sampah perlu diarahkan menjadi bagian dari pengembangan ekonomi sirkular, sehingga mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengolahan dan daur ulang.
“Sampah jangan hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga peluang ekonomi yang bisa memberdayakan masyarakat jika dikelola secara serius,” tambahnya.
Selain itu, Ade menyambut positif perluasan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/CFD) sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas lingkungan dan ruang publik Jakarta.
Menjelang usia Jakarta yang genap lima abad, Ade berharap pemerintah daerah mampu menjadikan momentum ini sebagai titik balik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor lingkungan hidup.
“Jakarta menuju kota global harus dimulai dari pelayanan lingkungan yang baik, tata kelola sampah yang modern, dan ruang publik yang sehat bagi warganya,” tutup Ade Suherman.
