Berita

Film Pesta Babi. (Foto: Istimewa)

Publika

Film Pesta Babi Tak Perlu Dilarang-larang

SENIN, 11 MEI 2026 | 12:28 WIB

SEPERTI film "Dirty Vote" yang sampai dua jilid itu, film "Pesta Babi" seharusnya juga dibiarkan, tak perlu dibatas-batasi. 

Justru dibatas-batasi menjadi naik (viral) dan dicari orang, karena ingin tahu saja.

Dicari karena ingin tahu, bukan dijadikan pedoman. Sudah pasti membosankan kayak film "Dirty Vote". 


Film "Pesta Babi" itu sudah lama juga beredar dan biasa-biasa saja. Komunitasnya pasti sudah ada.

Apalagi, pembuatnya sama. Yakni, Dandhy Dwi Laksono. Ia memang konsisten berdiri di garis itu. Tapi, bukan kebenaran mutlak. Itu satu perspektif; satu ideologis; yang layak dihargai; diberi tempat.

Tapi kalau diikuti, belum tentu juga tujuan luhur hidup bersama; berbangsa dan bernegara akan bisa tercapai pada titik kebahagiaan atau kesejahteraan. 

Ia hanya mewakili satu pandangan hidup saja.

Misalnya, pembabatan hutan untuk food estate yang harus ditentang, karena merusak hutan dan lain sebagainya. 

Tapi di sisi lain, tujuan food estate itu sendiri juga baik untuk memenuhi pangan kita.

Atau, program hilirisasi yang juga ditentang. Wajar juga, orang mencap gerakan itu didanai oleh asing, karena maunya kita tergantung dengan asing. 

Kita seperti dilarang hendak memenuhi pangan sendiri.

Kekayaan alam kita dibiarkan alami begitu saja dengan alasan merusak, padahal sejak penjajahan alam kita sudah dieksploitasi habis-habisan. 

Saat bangsa sendiri mengeksploitasi, dicap merusak.

Lebih hebat dijajah oleh bangsa asing ketimbang bangsa sendiri, ini kerap didengar sebagai alasan pembenaran. 

Tapi memang, bangsa sendiri, juga terbukti merusak. Mereka juga tak bisa dipercaya seperti mereka yang menyuarakannya. Sama saja.

Perhatikan gerak sejarah yang mulai berubah arah. Dulu mereka anti betul dengan yang namanya koruptor, apa pun dalihnya. 

Saat orang membela, atas dasar apa pun, langsung dicap koruptor, tanpa mendengar alasan abuse of power, dan lain-lain.

Kini, mereka seperti di posisi itu. Atas alasan yang sama, mereka membela terduga koruptor dengan alasan dulu orang membela. 

Bahkan, Pemerintahan sah pun mau digulingkan, karena tak searah dengan mereka. 

Apabila sejarah berubah, bukan mustahil mereka juga nanti akan berubah. Begitulah.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Netanyahu Sebut Perang dengan Iran Belum Usai

Senin, 11 Mei 2026 | 08:20

OJK: Bank Bebas Tentukan Strategi Kredit, Program Pemerintah Hanya Potensi Bisnis

Senin, 11 Mei 2026 | 08:09

Harga Emas Langsung Tergelincir Usai Trump Tolak Tawaran Iran

Senin, 11 Mei 2026 | 07:50

Respons Iran soal Proposal AS Picu Kemarahan Trump

Senin, 11 Mei 2026 | 07:40

Sudah Saatnya Indonesia Berhenti dari Ketergantungan Energi Luar Negeri

Senin, 11 Mei 2026 | 07:27

Pasar Properti Indonesia Menyentuh Titik Jenuh

Senin, 11 Mei 2026 | 07:09

Optimalkan Minyak Jelantah

Senin, 11 Mei 2026 | 06:40

Geoffrey Till: Kekuatan Laut Bukan Sekadar soal Senjata

Senin, 11 Mei 2026 | 06:10

Delegasi Jepang Sambangi Fasilitas BLP Bahas Masa Depan Logistik

Senin, 11 Mei 2026 | 05:59

Ngobrol dengan Nelayan

Senin, 11 Mei 2026 | 05:40

Selengkapnya