Berita

Yudhi Hertanto. (Foto: Dok. Pribadi)

Publika

Dalam Lindungan Aktor Digital

MINGGU, 10 MEI 2026 | 17:59 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

NYARING! Komunikasi memiliki titik berbatas tipis dari propaganda. Di era digital, media sosial menjadi ruang interaksi suara publik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Teriakan kencang menentukan kebenaran. Viralitas kerap menjadi realitas pahit bagi keadilan.

Pada satu sisi, riuh percakapan publik menjadi harapan bagi pihak yang terabaikan. Tetapi hal tersebut sekaligus menandai runtuhnya wibawa institusi kekuasaan serta hukum, yang seharusnya setia pada kepentingan publik dan konstitusi, bukan seturut likes dan retweets.

Dalam lanskap digital, negara sering terjebak dalam state of exception -kondisi pengecualian (Agamben, 2005). Disini, aturan hukum formal seolah dinonaktifkan sementara, dan negara beralih menggunakan kekuatan aktor digital -buzzer dan influencer dalam mengelola amarah publik demi menjaga stabilitas politik nan semu.


Kendali Algoritma

Institusi kekuasaan dan hukum, cenderung bersifat reaktif. Lembaga terkait, kerap terlambat melakukan langkah konkret, terutama setelah sebuah kasus menjadi trending topic. Sesuai hasil penelitian Nataningrum & Subarsyah (2025) disebutkan terdapat ketidakkonsistenan antara fakta hukum dengan fakta media sosial.

Aparatur kuasa serta penegak hukum, berada di bawah tekanan hukum rimba digital dimana vonis massa seringkali mendahului proses persidangan. Kondisi tersebut, boleh jadi sebagai dasar pertimbangan kekuasaan untuk merangkul pesohor media sosial.

Tentu saja, fungsinya dapat beragam rupa, mulai dari: amplifikasi pesan, melakukan propaganda hingga aksi membelokan arah informasi -spin doctor. Kekuasaan melalui tangan para aktor digital, dapat dengan mudah menjadi katup penyelamat stabilitas sekaligus citra.
 
Pola komunikasi tidak lagi bertumpu pada transparansi dan kejujuran, melainkan menjadi upaya fragmentasi komunikasi dengan model: re-framing (membingkai pesan), defleksi (melemparkan narasi berbeda) hingga cherry picking (mengambil data selektif).
 
Ketika sebuah isu mulai mengancam citra kekuasaan, buzzer dan influencer dikerahkan untuk melakukan manajemen diskursus publik. Strateginya mulai dari pengalihan isu hingga kanalisasi amarah pada individu tertentu agar struktur kekuasaan tetap aman (Putra, 2024).

Simulacra Keadilan

Di layar gawai, berubah menjadi panggung teatrikal penuh kosmetika. Fenomena tersebut dikenal sebagai simulacra -kondisi dimana citra telah menggantikan realitas itu sendiri (Baudrillard, 1994). Tampilan rilis pers yang estetik, dianggap sebagai keberhasilan hukum dan kekuasaan, meskipun proses di balik layar mungkin sangat rapuh.
 
Situasi yang memicu, proses dehumanisasi. Ketika manusia tidak lagi dilihat sebagai subjek yang memiliki kapasitas hak asasi dan perlindungan due process of law, melainkan sekadar objek dalam teater pencitraan (Hilman Nur dkk., 2025).
 
Lantas keadilan menjadi barang mewah, yang hanya bisa diakses pemengaruh dengan daya viral. Sebaliknya, secara timpang publik terkubur dalam sunyi, berkubang ketidakadilan.
 
Stabilitas Semu

Kecenderungan kuasa untuk tampil sempurna, memoles citra demi meredam gejolak dengan jalan pintas memiliki konsekuensi berbahaya. Stabilitas yang dibangun di atas manajemen narasi buzzer dan influencer adalah stabilitas semu.
 
Publik mendapat kepuasan instant, ketika narasi keberhasilan dipertontonkan secara digital, perasaan puas tersebut bersifat temporal, terlebih tidak memperbaiki kerusakan sistemik dalam struktur kekuasaan dan hukum (Miqdad, 2024).
 
Publik yang mengalami distorsi informasi, menjadi budak algoritma serta kehilangan kemandirian dalam mencari kebenaran objektif. Pada akhirnya, kekuasaan tidak lagi menjadi pelindung warga negara, melainkan alat manajemen opini yang bekerja di media sosial.
 
Kekuasaan harus merujuk pada kepentingan publik dengan timbangan etika dan moralitas, memiliki keberanian membangun diskursus secara jujur dan transparan. Jika masih bergantung pada buzzer dan influencer, kita memang memilih hidup dalam hiperrealitas, tampak gagah di media sosial namun keropos di dunia nyata.

Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya