Pekerja SPPG menyiapkan MBG. (Foto: RMOL/Alifia Ramandhita)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi katalisator baru bagi perekonomian rakyat, khususnya di sektor UMKM dan pertanian lokal.
Ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menilai inisiatif ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi akar rumput jika dikelola dengan strategi yang adaptif.
Saat ini, kesiapan infrastruktur pendukung telah menunjukkan progres signifikan. Dari target 30 ribu unit Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) atau dapur MBG, sekitar 27 ribu unit atau 90 persen di antaranya telah siap beroperasi.
Riandy menegaskan bahwa pembangunan fisik ini berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
"Dapurnya sudah terbangun dan ekonomi rakyat mulai bergulir. MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah," ungkapnya, dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu 9 Mei 2026.
Implementasi nyata dari dampak ekonomi ini terlihat jelas di SPPG Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Dapur tersebut kini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat dari jenjang TK hingga SMA di 15 sekolah.
Kepala SPPG Kadiwano, Edwin Putra Kadege, menjelaskan bahwa kebutuhan bahan baku skala besar seperti sayur-sayuran dipenuhi melalui kolaborasi dengan petani lokal. Hal ini dilakukan untuk memastikan roda ekonomi di sekitar dapur tetap berputar.
Edwin menambahkan bahwa pihaknya juga memberdayakan ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses pekerjaan untuk menjadi tenaga juru masak.
Untuk menjaga stabilitas harga dan stok, SPPG menerapkan sistem jadwal suplai mingguan agar hasil panen petani tidak menumpuk.
“Jadi, memang kami memberdayakan UMKM di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya untuk adik-adik sekolah, tapi lebih luas kepada masyarakat,” ujar Edwin.
Mengingat pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan peringkat kredit nasional, Riandy Laksono menyarankan pemerintah untuk bersikap fleksibel dalam mengelola anggaran MBG.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penyesuaian frekuensi pemberian makan tanpa harus memangkas jangkauan wilayah atau sasaran penerima manfaat.
"Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu. Langkah ini jauh lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga," jelas Riandy.
Selain efisiensi, Riandy menekankan pentingnya pengawasan lapangan yang ketat melalui mekanisme pemeriksaan acak (random check) untuk menjamin kualitas nutrisi tetap terjaga. Transparansi dalam pengelolaan dapur dianggap sebagai kunci agar setiap dana yang dikeluarkan benar-benar menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia masa depan.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak melihat MBG sebagai satu-satunya tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Tapi lagi-lagi, jangan diharapkan MBG ini bisa kemudian memutar roda perekonomian sampai 8 persen, akan sulit dibayangkan, karena untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, jadi perlu ada sektor-sektor yang lain yang perlu digenjot," katanya.
"Jadi jangan mengandalkan MBG sendirian untuk strategi pertumbuhan, sehingga kita jor-joran ke pertanian," pungkas Riandy.
