Berita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari. (Foto: RMOL)

Politik

Banyak "New Media" Bantah Jadi Mitra, Forum Bentukan Bakom Dipertanyakan

KAMIS, 07 MEI 2026 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik pembentukan Indonesia New Media Forum (INMF) oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI terus bergulir setelah sejumlah platform media digital membantah tergabung maupun memiliki kerja sama dengan pemerintah.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pemerintah sebenarnya sah-sah saja menggandeng ekosistem media digital atau homeless media. Namun, menurutnya, pendekatan terhadap platform-platform tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak.

“Ya boleh saja, tapi platform itu memang mau direkrut? Kalau nggak mau ada sanksi nggak buat mereka?” kata Hendri Satrio kepada RMOL Kamis, 7 Mei 2026.


Pria yang akrab disapa Hensat itu mempertanyakan tujuan utama pemerintah membentuk forum tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak perlu sampai mengatur arah konten media digital yang memiliki independensi masing-masing.

“Merekrut itu buat apa? Mengatur? Jadi biarin aja platform itu. Tinggal disuplai saja informasi pemerintah, tapi nggak ada keharusan mereka harus menampilkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, memperkenalkan Indonesia New Media Forum sebagai wadah berhimpunnya pelaku homeless media atau media berbasis platform digital seperti Instagram, TikTok, dan X yang berkembang tanpa struktur media konvensional.

Namun setelah pengumuman tersebut, sejumlah media yang disebut tergabung justru ramai-ramai membantah memiliki afiliasi maupun kesepakatan kemitraan dengan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Hensat menilai polemik kemungkinan muncul karena kurangnya komunikasi dan pendekatan sebelum nama-nama platform tersebut diumumkan ke publik.

“Ini karena nggak izin dulu, nggak melakukan pendekatan,” katanya.

Situasi tersebut kemudian memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan validitas klaim Bakom RI, sementara lainnya menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengumumkan forum sebelum mendapat persetujuan penuh dari seluruh pihak yang disebut terlibat.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

AXA Mandiri Financial Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:59

Menteri Pigai Keliling SPBU: Hari Ini Distribusi BBM Bali Aman!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:35

AS Ultimatum Iran: Patuhi Kesepakatan Nuklir atau Hancur

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:26

Bareskrim dan BNN Obok-Obok Kelab Malam, Sembilan Orang Positif Narkoba

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:17

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:45

Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:42

Kabut Asap Picu Lonjakan Penjualan Tabung Oksigen dan Air Purifier di Asia Tenggara

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:04

Perlu Sistem Pencegahan Karhutla agar Warga Tak Terus Jadi Korban

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:51

Syarikat Islam Didorong Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Umat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:26

KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Sebelum Terbitkan Surat Perintah Membawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:11

Selengkapnya