Berita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari. (Foto: RMOL)

Politik

Banyak "New Media" Bantah Jadi Mitra, Forum Bentukan Bakom Dipertanyakan

KAMIS, 07 MEI 2026 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik pembentukan Indonesia New Media Forum (INMF) oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI terus bergulir setelah sejumlah platform media digital membantah tergabung maupun memiliki kerja sama dengan pemerintah.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pemerintah sebenarnya sah-sah saja menggandeng ekosistem media digital atau homeless media. Namun, menurutnya, pendekatan terhadap platform-platform tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak.

“Ya boleh saja, tapi platform itu memang mau direkrut? Kalau nggak mau ada sanksi nggak buat mereka?” kata Hendri Satrio kepada RMOL Kamis, 7 Mei 2026.


Pria yang akrab disapa Hensat itu mempertanyakan tujuan utama pemerintah membentuk forum tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak perlu sampai mengatur arah konten media digital yang memiliki independensi masing-masing.

“Merekrut itu buat apa? Mengatur? Jadi biarin aja platform itu. Tinggal disuplai saja informasi pemerintah, tapi nggak ada keharusan mereka harus menampilkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, memperkenalkan Indonesia New Media Forum sebagai wadah berhimpunnya pelaku homeless media atau media berbasis platform digital seperti Instagram, TikTok, dan X yang berkembang tanpa struktur media konvensional.

Namun setelah pengumuman tersebut, sejumlah media yang disebut tergabung justru ramai-ramai membantah memiliki afiliasi maupun kesepakatan kemitraan dengan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Hensat menilai polemik kemungkinan muncul karena kurangnya komunikasi dan pendekatan sebelum nama-nama platform tersebut diumumkan ke publik.

“Ini karena nggak izin dulu, nggak melakukan pendekatan,” katanya.

Situasi tersebut kemudian memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan validitas klaim Bakom RI, sementara lainnya menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengumumkan forum sebelum mendapat persetujuan penuh dari seluruh pihak yang disebut terlibat.


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya