Rencana penutupan program studi (Prodi) yang dianggap tidak relevan dikritik Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Habib Syarief Muhammad.
Menurutnya, rencana penutupan prodi berdasarkan relevansi pasar sering kali terjebak dalam arus instrumentalisme ekonomi. Pendidikan tinggi tidak boleh direduksi sekadar menjadi lembaga pelatihan kerja (vocational training).
"Secara filosofis, universitas adalah studium generale, tempat pencarian kebenaran dan pengembangan peradaban," katanya, Selasa, 5 Mei 2026.
Jika kebijakan hanya berpijak pada kebutuhan industri saat ini, maka pemerintah berisiko melakukan kesalahan fatal dalam memprediksi kebutuhan masa depan. Apa yang dianggap tidak relevan hari ini, dapat menjadi fondasi kritis di masa depan.
"Menutup prodi secara prematur adalah bentuk bunuh diri intelektual yang mengancam keragaman epistemologis bangsa," terang politisi PKB asal Dapil Jawa Barat I itu.
Dari sudut pandang esensi pendidikan, sebuah program studi bukan sekadar unit administratif, melainkan sebuah ekosistem pemikiran. Menutup prodi berarti memutus tradisi keilmuan, menghapus ribuan jam penelitian, dan menghilangkan spesialisasi yang mungkin sangat unik.
Dalam era trans-disciplinary saat ini, prodi-prodi yang dianggap marginal justru sering kali menjadi kunci dalam memecahkan masalah kompleks melalui kolaborasi lintas ilmu.
"Dukungan saya terhadap civitas kampus yang terancam bukanlah dukungan yang bersifat emosional-personal, melainkan dukungan terhadap integritas institusional," bebernya.
Menurutnya, ancaman terhadap penutupan prodi tanpa kajian komprehensif adalah ancaman terhadap kebebasan akademik dan keberlangsungan ilmu pengetahuan itu sendiri.
Habib Syarief menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan para pemikir, peneliti, dan pengajar kehilangan rumah intelektual mereka hanya karena perubahan tren pasar yang bersifat temporal.
"Esensi pendidikan adalah menjaga nyala api pengetahuan, bukan sekadar mengikuti arah angin industri. Kita harus berdiri tegak untuk melindungi keberagaman disiplin ilmu sebagai aset kedaulatan berpikir bangsa," tegasnya.
