Ketua MPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto (Situs PKS.id)
Pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus Rp17.300 per Dolar Amerika Serikat pada 2 Mei 2026, disertai penurunan tajam IHSG dalam beberapa hari terakhir, dinilai perlu disikapi pemerintah secara bijak dan terukur.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mendorong pemerintah untuk segera mengirimkan sinyal politik yang kuat, jelas, dan kredibel kepada pasar. Menurutnya, langkah ini penting guna menunjukkan komitmen dalam menjaga disiplin fiskal.
Ia menekankan pentingnya mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta memastikan independensi otoritas moneter tetap terjaga.
Mulyanto menilai, sinyal kebijakan yang terukur dan berbasis data akan menjadi fondasi utama dalam memulihkan kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pasar harus dapat membaca komitmen yang kuat dan jelas dari pemerintah. Dengan begitu, mereka tidak ragu untuk mengambil sikap,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin, 4 Mei 2026.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret melalui koreksi kebijakan fiskal, salah satunya dengan mengevaluasi secara menyeluruh program belanja negara. Program sosial maupun proyek yang dinilai tidak efektif dan efisien perlu ditata ulang, bahkan jika perlu ditunda.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai dengan angka penghematan yang jelas agar pasar melihat keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal.
Mulyanto juga menilai sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya koreksi persepsi pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari pelemahan rupiah, tekanan di pasar saham, meningkatnya beban utang, hingga defisit APBN yang mendekati batas 3 persen PDB.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sekadar fluktuasi biasa atau semata akibat faktor eksternal. Sebaliknya, hal itu juga mencerminkan kekhawatiran terhadap disiplin fiskal domestik dan kualitas tata kelola ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Mulyanto menyoroti pentingnya penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya di sektor keuangan. Otoritas terkait diminta memastikan transparansi, menertibkan praktik yang merusak integritas pasar, serta meningkatkan perlindungan terhadap investor.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk mengembalikan kepercayaan lembaga pemeringkat global dan indeks saham internasional terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia.
Pada akhirnya, ia menilai stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat dan berorientasi jangka panjang.
Dengan langkah politik yang tegas, terukur, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, Indonesia dinilai masih memiliki peluang untuk keluar dari tekanan ekonomi dan kembali ke jalur pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan.
