Berita

Amien Rais. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Amien Rais Seharusnya Tabayyun Sebelum Berkomentar di Publik

MINGGU, 03 MEI 2026 | 23:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sejumlah pihak merasa keberatan dengan pernyataan Amien Rais terkait tuduhan terhadap Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya. 

Salah satunya datang dari Ketua Relawan For Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, SH, MH, yang menilai narasi tersebut sangat prematur dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurut Nasarudin, tokoh publik seharusnya mengedepankan kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat, terlebih jika menyangkut tuduhan terhadap seseorang. 


“Pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta yang jelas, apalagi bersumber dari informasi yang belum terverifikasi, sangat berbahaya. Ini bukan hanya soal perbedaan pendapat, tapi soal tanggung jawab moral,” kata Nasarudin dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2026.

Ia menilai Amien Rais, sebagai tokoh nasional yang memiliki rekam jejak panjang dalam perjalanan demokrasi Indonesia, semestinya memberikan contoh dalam menjaga kualitas komunikasi publik.

Nasarudin juga menyoroti dampak dari penyebaran opini yang belum terbukti kebenarannya di era digital. Menurut dia, pernyataan tokoh publik dapat dengan cepat memengaruhi persepsi masyarakat luas, meskipun informasi yang disampaikan belum tentu benar.

Ia turut mengingatkan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat, termasuk dari perspektif ajaran Islam. Salah satunya menekankan prinsip tabayyun atau verifikasi informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

“Dalam banyak riwayat Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga lisan dari prasangka buruk yang merupakan bagian dari akhlak yang harus dijaga oleh setiap individu. Apalagi yang menyampaikan ini adalah seorang tokoh yang menjadi panutan banyak orang,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat dugaan pelanggaran atau persoalan tertentu, maka seharusnya disampaikan melalui jalur hukum dan mekanisme institusional yang berlaku, bukan melalui opini terbuka di ruang publik.

“Ada jalur hukum, ada mekanisme institusional. Itu yang harus ditempuh, bukan justru membangun narasi liar di ruang publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nasarudin menilai tuduhan yang disampaikan tanpa dasar yang jelas tidak hanya berdampak pada individu yang dituduh, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Ia pun mengajak seluruh tokoh bangsa untuk lebih bijak dalam menyampaikan pandangan kepada publik dan menjaga persatuan nasional.

“Kita semua punya tanggung jawab menjaga persatuan. Jangan sampai pernyataan yang tidak terukur justru memperkeruh suasana dan memecah belah masyarakat,” ucapnya.

Nasarudin menegaskan bahwa kritik dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan diperlukan. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data, fakta, serta mengedepankan etika.

“Kalau kritik dibangun di atas asumsi dan prasangka, maka itu bukan lagi kritik, tapi bisa menjadi fitnah,” tandasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya